Moneyfazz
Home » Berita Utama » Anak Usaha Garuda Indonesia Divonis Bersalah Oleh KPPU

Anak Usaha Garuda Indonesia Divonis Bersalah Oleh KPPU

Palu diketok oleh majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kepada anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink. Putusan hukuman ini berkaitan dengan kasus lonjakan harga tiket yang mencapai 50% pada Desember 2018 yang lalu.

Kasus ini bermula saat penerbangan domestik benar-benar dikuasai oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dengan maskapai milik Lion Air Group.

Setelah kemudian Sriwijaya Air bekerjasama dengan Garuda Indonesia soal operasi penerbangan. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba 7 maskapai yang merupakan anak perusahaan ketiga perusahaan tersebut menaikkan tarif hampir bersamaan sebesar 50%.

Dari Hal tersebut KPPU menyatakan bersalah kepada 3 perusahaan ini karena sudah sah melanggar UU no. 5 thn. 1999 terkait dengan penentuan harga tiket maskapai.

Ke 7 maskapai tersebut secara nyata terbukti bekerjasama untuk menaikkan harga tiket untuk penerbangan domestik. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan adanya monopoli harga dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Ketujuh maskapai yang terlapor mulai dari Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, Lion Mentari, dan Wings Abadi.

Kemudian KPPU melanjutkan kasus ini untuk dikaji ulang ke Kemenhub sebagai bahan evaluasi untuk menentukan batas bawah dan batas atas harga tiket.

Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto mengatakan menghormati putusan dari KPPU terkait masalah ini. Namun pihaknya masih membutuhkan waktu karena untuk menentukan batas atas dan bawah untuk harga tiket membutuhkan beberapa parameter.

Parameter tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan serta pengeluaran dari maskapai tersebut. Seperti halnya bahan bakar, gaji kru, perawatan pesawat, dan semua parameter lain akan dikaji untuk menyelesaikan masalah ini.

Jadi keputusan Kemenhub soal penentuan batas atas dan bawah untuk tiket penerbangan tidak bisa secara instan, atau butuh kajian yang lebih mendalam. Karena hal ini terkait dengan operasional banyak perusahaan yang kompleks.

Namun pihak maskapai menolak dan berniat untuk mengajukan keberatan atas putusan dari KPPU ini.

Pengacara maskapai Lion Air Group menolak kliennya disebut telah melakukan monopoli dengan perusahaan penerbangan lainnya. Pihaknya mengatakan bahwa kliennya telah melakukan hal yang benar dan menentukan harga tiket secara bijak sesuai dengan Permen Perhubungan No. 20 tahun 2019.

Sedangkan pengacara maskapai garuda mengatakan tidak tepat bila klien nya dikenai pasal tentang monopoli atau kartel. “Ini murni terkait soal harga bawah dan harga atas tiket pesawat” tuturnya.

Sedangkan soal hukuman yang diberikan oleh KPPU hanya seputar sanksi administratif  sehingga tidak ada kaitannya dengan operasional.

Sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada maskapai terlapor yaitu seluruh maskapai harus membuat laporan secara administratif. laporan tertulis ini berisikan kebijakan maskapai yang akan  mempengaruhi kegiatan operasional, peta usaha, harga tiket sebelum dan sesudah kebijakan.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com