Moneyfazz
Home » Berita Utama » Arus Balik, Ini Syarat Kendaraan Yang Bisa Kembali Ke Jakarta!

Arus Balik, Ini Syarat Kendaraan Yang Bisa Kembali Ke Jakarta!

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan masyarakat yang tidak memiliki dokumen izin operasi selama masa pandemi virus corona dilarang untuk masuk wilayah DKI Jakarta.

Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Izin Keluar-Masuk ( SIKM) yang dalam hal ini diterbitkan langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Sudah saya ingatkan sejak pertengahan Ramadhan kemarin, kalau meninggalkan Jakarta belum tentu bisa kembali dengan cepat. Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan boleh untuk lewat. Persyaratan ini harus dipenuhi,” ungkapnya, pada konferensi pers, Senin (25/5/2020).

Terkait izin untuk keluar dari DKI Jakarta, hanya diberikan kepada karyawan perusahaan dari 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB.

Meliputi sektor kesehatan, bahan pangan atau makanan dan minuman, energi komunikasi dan teknologi informatika, bidang keuangan, logistik, perhotelan dan juga konstruksi.

Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelumnya juga menyatakan, masyarakat atau pengendara yang akan meninggalkan suatu daerah atau kota wajib membawa surat hasil rapid test maupun PCR.

Keputusan ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Jika tidak menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan yang ada di pos pengawasan, baik itu Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, hingga TNI akan meminta warga untuk kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu, terkait larangan mudik yang ditandai oleh Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam masa pandemi berlaku mulai 24 April hingga 31 Mei 2020 untuk sektor angkutan darat dan penyeberangan antarpulau.

Sementara untuk sektor kapal laut hingga 8 Juni, angkutan udara hingga 1 Juni dan perkeretaapian akan diberlakukan hingga 15 Juni.

Dalam hal ini diatur pula soal pengetatan dan pembatasan transportasi demi pencegahan masyarakat untuk mudik saat pandemi.

Melihat sebentar lagi, batas waktu pemberlakuan aturan ini sudah selesai maka bagaimana kelanjutan untuk pembatasan transportasi dalam rangka menegakkan dan penyebaran virus Covid-19?

Untuk hal ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu komando dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pemberlakuan pembatasan transportasi.

“Kami akan merujuk pada keputusan Gugus Tugas,” ungkapnya, (26/5/2020).

Dalam pelaksanaan pembatasan ini berpatokan pada SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020.

Yang juga berisi soal izin perjalanan khusus bukan mudik yang berlaku hingga 31 Mei 2020.

Lebih lanjut Adita menjelaskan apabila ini akan diperpanjang pihaknya tentu akan siap melakukan penyesuaian.

“Nanti jika setelah dievaluasi SE Gugus Tugas akan diperpanjang, kami akan menyesuaikan,” tambahnya.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com