Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Cara Menghitung PPh 21 dan Contoh Hitungannya yang Benar

Sudah tahukah Anda bagaimana cara menghitung PPh 21 dan contoh hitungannya yang benar? 

Pajak PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak dengan penghasilan tertentu. Jenis pajak penghasilan ini sangat lekat dengan para karyawan dan pegawai negeri. 

Siapa saja sebenarnya yang harus membayar PPh 21 dan bagaimana cara menghitungnya? Disini Anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai hal ini.

Wajib Pajak yang Dikenai PPh 21

Kalkulator PPh 21 wajib diketahui oleh semua wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan ini. Lalu siapa saja yang wajib membayar pajak PPh 21 ini? 

Berikut ini adalah wajib pajak yang dikenakan PPh 21, yaitu:

  1. Pegawai atau Karyawan

Wajib pajak yang diharuskan membayar pajak PPh 21 adalah para pegawai negeri ataupun ASN. Karyawan swasta dan BUMN juga mempunyai kewajiban membayar pajak PPh 21.

Pada intinya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan tetap wajib membayar PPh 21. Besarnya PPh 21 sudah ditetapkan berdasarkan jumlah penghasilan yang Anda terima.

  1. Pensiunan atau Penerima Pesangon

Tidak hanya ketika masih aktif bekerja saja, seorang PNS yang sudah pensiun juga mempunyai kewajiban membayar pajak PPh 21. Penerima pesangon atau dana pensiun dari suatu perusahaan juga wajib untuk membayar pajak PPh 21.

Jika memang penghasilannya tidak sesuai dengan pendapatan kena pajak maka pemegang NPWP tetap wajib melaporkannya. Lapor pajak PPh 21 ini dilakukan setiap tahun maksimal pada tanggal 31 Maret.

  1. Anggota Dewan Komisaris

Yang dimaksud anggota dewan komisaris adalah mantan pegawai atau pegawai yang sudah pensiun dan menjabat sebagai komisaris. Tentu saja dewan komisaris tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan dana pensiun. Dari penghasilan inilah PPh 21 akan dihitung untuk setiap anggota dewan komisaris.

  1. Bukan Pegawai Tapi Berpenghasilan

Wajib pajak terakhir yang harus membayar PPh 21 adalah seorang yang bukan pegawai tapi mempunyai penghasilan. Kategori wajib pajak ini adalah seseorang yang mempunyai perusahaan sendiri atau perusahaan perorangan.

Para tenaga ahli yang tidak terikat dengan perusahaan atau pemerintah juga termasuk dalam kategori ini. Biasanya bukan pegawai tapi berpenghasilan adalah pelaku usaha UMKM dan pekerja freelance.

Pengusaha UMKM wajib melaporkan dan membayar pajak PPh 21 sesuai dengan omzet yang didapatkannya. Sedangkan yang termasuk pekerja freelance adalah pekerja lepas yang bekerja tidak terikat kontrak.

Salah satu contoh pekerja freelance adalah pelatih atau instruktur. Pada intinya semua orang yang mendapatkan penghasilan wajib membayar pajak PPh 21. Jika penghasilannya masih dibawah pendapatan minimal kena pajak maka hanya wajib lapor saja.

Tarif Pajak PPh 21 Terbaru

Kalkulator penghitungan PPh 21 berdasarkan atas penghasilan global yang diterima selama satu tahun. Dirjen Pajak sudah menetapkan besarnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

Seorang tidak dikenakan pajak PPh 21 jika penghasilannya masih kurang dari 4,5 juta dalam sebulan atau 54 juta per tahunnya. Jika penghasilan Anda belum mencapai ini maka Anda tidak membayar PPh 21 dan tidak wajib mempunyai NPWP.

Namun sekarang ini kebanyakan karyawan sudah mempunyai NPWP pribadi bukan? Jika penghasilan Anda masih belum sampai 54 juta per tahun maka Anda hanya perlu lapor nihil saja. Laporan ini bisa disampaikan setiap tahunnya secara rutin melalui media online.

Lalu berapa tarif pajak PPh 21 untuk Anda yang penghasilannya sudah melebihi 54 juta per tahunnya? Tarif PPh 21 ini berbeda-beda sesuai dengan jumlah penghasilan yang didapatkannya. Dirjen Pajak menggolongkan tarif PPh 21 menjadi 5 golongan, yaitu:

  1. Tarif 5%

Golongan pertama adalah golongan dengan tarif 5% dari total jumlah penghasilan setahun yang didapatkan. Tarif ini berlaku untuk Anda yang berpenghasilan per tahunnya 54 juta rupiah.

  1. Tarif 15%

Untuk Anda yang penghasilan total per tahunnya lebih dari 54 juta tapi masih kurang dari 250 juta rupiah per tahun tarifnya adalah 15%. Penghitungan jumlah pajak yang dibayarkan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam contoh yang akan diberikan.

  1. Tarif 25%

Bagi Anda yang mempunyai penghasilan antara 250 juta sampai dengan 500 juta maka tarif PPh 21 nya adalah 25%.

  1. Tarif 30%

Tarif pajak 30% berlaku untuk Anda yang mempunyai penghasilan lebih dari 500 juta rupiah setiap tahunnya. Jika rata-rata pendapatan Anda sekitar 42 juta per bulan maka dikenakan tarif PPh ini.

  1. Tarif Untuk yang Belum Mempunyai NPWP

Keempat golongan tarif yang sudah dijelaskan diatas berlaku untuk Anda yang sudah mempunyai NPWP. Bagi Anda yang belum mempunyai NPWP maka tarifnya jauh lebih mahal yaitu ditambah 20% dari tarif awal.

Misalnya PPh 21 yang seharusnya dibayarkan sebesar 2,5 juta akan menjadi 3 juta karena ditambah 20%. Oleh karena itu, Anda harus mempunyai NPWP agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar.

Contoh Penghitungan PPh 21

Agar lebih paham bagaimana cara untuk menghitung pajak PPh 21 disini akan diberikan contohnya. Berikut ini adalah contoh soal PPh 21 dan cara menghitungnya:

Misalkan Roberto adalah seorang karyawan dengan gaji pokok sebesar 7,5 juta rupiah. Setiap bulannya Roberto dikenai biaya jabatan sebesar 5% dan harus membayar JHT sebesar 2%.

Perusahaan Roberto juga memberikan premi jaminan kecelakaan sebesar 0,5% dan jaminan kematian sebesar 0,3%. Roberto adalah seorang pria lajang dan tidak mempunyai tanggungan.

Dari soal ini Anda bisa menghitung besarnya PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Roberto. Ada beberapa langkah untuk menghitung PPh 21, yaitu:

  1. Tentukan Jumlah Pendapatan yang Diperoleh

Dari soal diatas dapat diketahui bahwa gaji pokok Roberto adalah 7,5 juta rupiah. Premi jaminan kecelakaan yang didapatkan adalah 0,5% dari gaji pokok yaitu Rp. 37.500,- Sedangkan jaminan kematian yang didapatkan Roberto sebesar 0,3 % dari gaji pokok yaitu Rp. 22. 500,-

Jadi total pendapatan kotor yang diperoleh oleh Roberto adalah : Rp. 7.500.000,- + Rp. 37.500 + Rp. 22.500,- = Rp. 7.560.000,-

  1. Tentukan Jumlah Biaya yang Harus Dibayarkan

Setelah menemukan penghasilan kotor, selanjutnya Anda harus menghitung biaya yang dikeluarkan Roberto. Dari soal Roberto harus membayar biaya jabatan sebesar 5% dan JHT sebesar 2%.

Roberto harus membayar biaya jabatan sebesar adalah Rp. 375.000,- Sedangkan JHT yang harus dibayarkan yaitu Rp. 150.000,- Total biaya yang harus dibayarkan Roberto adalah Rp. 525.000,-

  1. Kurangkan Antara Pendapatan dan Biaya yang Harus Dibayar

Selanjutnya setelah diketahui pendapatan kotor dan biaya yang harus dibayarkan Anda harus menguranginya. Jadi gaji bersih yang akan diterima oleh Roberto adalah Rp. 7.560.000,- – Rp. 525.000,- = Rp. 7.035.000,- Perhitungan inilah yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Roberto.

  1. Hitung PPh 21 yang Harus Dibayarkan

Dari penghitungan yang sudah dilakukan maka pendapatan satu tahun Roberto adalah Rp. 7.035.000,- x 12 bulan = Rp. 84.420.000,- Berdasarkan peraturan pemerintah maka Roberto wajib untuk membayar pajak PPh 21.

Untuk menghitung tarif PPh 21 dari Roberto Anda harus mengurangkan pendapatan satu tahun ini dengan PTKP. Karena Roberto lajang dan tidak mempunyai tanggungan maka besarnya PTKP nya adalah 54 juta rupiah.

Sehingga PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Roberto selama 1 tahun adalah :

(Rp. 84.420.000,- – Rp. 54.000.000,-) x 5% = Rp. 30.420.000,- x 5% = Rp. 1.521.000,-

Roberto bisa membayarkan pajaknya per bulan sebesar Rp. 1.521.000,- : 12 = Rp. 126.750,-

Pembayaran PPh 21 ini biasanya dipotong langsung oleh perusahaan dimana Roberto bekerja. Namun jika perusahaan tidak memotong PPh 21 maka Anda harus menghitung dan melaporkannya sendiri. Tenang saja sekarang ini pelaporan dan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online.

Dengan mengetahui cara menghitung PPh 21 dan contoh hitungannya ini Anda tidak akan mendapatkan masalah yang berhubungan dengan pajak. Walaupun penghitungan pajak sering dilakukan oleh pihak perusahaan tapi Anda juga harus tahu bagaimana cara menghitungnya.

Yang perlu Anda ketahui adalah setiap wajib pajak mempunyai 3 kewajiban utama. Ketiga kewajiban ini adalah menghitung, membayar, dan melaporkan nya. Jadilah seorang yang taat membayar pajak untuk kemajuan pembangunan Indonesia.

Ardo L
A banker. Expert on money management, personal financial and basic investment.