Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Cara Menghitung PPh Terutang dan Contoh Hitungannya

Salah satu kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak penghasilan tepat waktu. Tidak hanya wajib pajak pribadi saja yang harus membayar pajak penghasilan tapi juga badan usaha. Untuk badan usaha dikenal PPh terutang, cara menghitung PPh terutang dan contoh hitungannya akan dijelaskan disini.

Pengertian PPh Terutang Untuk Badan

Sebelum membahas bagaimana cara untuk menghitung PPh terutang Anda harus tahu apa sebenarnya PPh terutang itu. Secara sederhana PPh terutang adalah sisa PPh yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di akhir tahun sebelum pelaporan SPT.

PPh terutang ini biasanya harus dibayarkan oleh badan usaha dan wajib pajak pribadi yang mempunyai usaha sendiri. Pegawai negeri dan karyawan swasta juga bisa terkena PPh terutang jika mendapatkan penghasilan tambahan diluar gajinya.

Sebagai contoh, Ani seorang karyawan swasta yang pajak penghasilan perbulannya langsung dipotongkan dari gajinya. Di rumah Ani juga membuka usaha dengan omzet yang mewajibkan Ani juga membayar pajak penghasilan.

Karena ada penghasilan tambahan maka di akhir tahun Ani wajib menghitung ulang PPh yang harus dibayarkan. 

Penghitungan pajak penghasilan ini tentu akan berbeda bukan dengan pajak yang dibayar Ani setiap bulannya? Kekurangan bayar pajak penghasilan Ani ini yang disebut dengan PPh terutang.

Dasar hukum dalam penghitungan pajak terutang ini adalah UU nomor 28 tahun 2007 dan UU nomor 36 tahun 2008. Besarnya tarif PPh terutang ini tergantung dari jenis perusahaan dan PPh yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Jenis dan Tarif PPh Untuk Wajib Pajak Badan Usaha

Sebelum membahas bagaimana cara untuk menghitung PPh terutang untuk badan usaha, Anda wajib tahu jenis dan besarnya tarif PPh. 

Ada 8 jenis pajak perusahaan yang termasuk dalam PPh, kedelapan jenis PPh tersebut yaitu:

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2

Jenis PPh yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh ini merupakan PPh final yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dan badan usaha. PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada penghasilan dari deposito dan tabungan.

Sifat dari PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final dan harus dibayarkan setiap bulannya. Beberapa jenis PPh lainnya tidak bersifat final artinya masih bisa dikreditkan untuk mengurangi pembayaran pajak. PPh pasal 4 ini sudah bersifat final dan tidak akan bisa dikreditkan.

Ada 4 jenis penghasilan yang terkena pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini, yaitu:

  1. Penghasilan dari bunga tabungan dan deposito yang dimiliki. 
    Bunga atas obligasi, bunga simpanan koperasi, dan bunga lainnya wajib diperhitungkan dalam PPH pasal 4 ayat 2 ini.
  1. Hadiah yang didapatkan dari undian
  2. Transaksi dari profit saham maupun sekuritas lainnya. 
    Semua penghasilan yang didapatkan dari perdagangan bursa saham juga termasuk dalam penghasilan yang terkena PPh pasal 4 ayat 2 ini.
  1. Transaksi atas pengalihan harta yang berupa bangunan atau tanah, usaha bangunan, dan persewaan tanah atau properti.

Semua penghasilan yang sudah disebutkan diatas merupakan penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah 1% dari penghasilan yang didapatkan.

  1. PPh Pasal 15

Pajak penghasilan pasal 15 ini merupakan PPh khusus yang dikenakan pada badan usaha khusus. PPh pasal 15 ini memang jarang diketahui karena hanya dibayarkan oleh perusahaan tertentu saja. Berikut ini adalah perusahaan yang terkena PPh pasal 15 beserta tarifnya:

  1. Perusahaan pelayaran yang berasal dari luar negeri, besar tarif pajaknya adalah 1,8% dikalikan dengan omzet bruto.
  2. Perusahaan pelayaran yang berasal dari dalam negeri, besar tarif pajak penghasilannya adalah 1,2% dikalikan dengan omzet brutonya
  3. Perusahaan Penerbangan baik dalam maupun luar negeri, besar tarif pajak penghasilannya adalah 2,64% dikalikan dengan omzet brutonya.
  4. Wajib pajak internasional yang membuka kantor perwakilannya di Indonesia tapi perusahaan ini tidak mempunyai perjanjian pajak. 
    Perusahaan ini dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 0,44% dikalikan dengan nilai ekspor brutonya.
  1. Perusahaan BOT yang melakukan transaksi di Indonesia. 
    Perusahaan ini dikenai pajak penghasilan sebesar 5% dari bruto NJOP yang tertinggi.
  1. PPh Pasal 21

Pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan PPh yang seringkali dijumpai dan mungkin sudah banyak yang mengetahuinya. PPh pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun perorangan.

Penghasilan kena pajak untuk pasal 21 ini adalah semua penghasilan yang didapatkan dari hasil bekerja di bidang apapun. PPh 21 tidak hanya berlaku untuk pegawai negeri dan karyawan saja tapi juga badan usaha. Besaran tarif PPh 21 ini tergantung dari total penghasilan yang didapatkannya selama 1 tahun.

Untuk badan usaha tarif PPh 21 berbeda untuk wajib pajak pribadi. Ada 3 jenis tarif PPh 21 untuk badan usaha, yaitu:

  1. Badan usaha dengan omzet dibawah 4,8 miliar per tahun tarif pajaknya adalah 50% dikalikan 25% dikalikan dengan penghasilan yang terkena pajak.
  2. Badan usaha dengan omzet 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun tarif pajaknya adalah (50% dikali 25% dikali penghasilan yang terkena pajak dengan fasilitas) + (25% dikali penghasilan yang terkena pajak tanpa fasilitas)
  3. Badan usaha dengan omzet lebih dari 50 miliar per tahun tarifnya adalah 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya.

4. PPh Pasal 22

Pajak penghasilan PPh pasal 22 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha yang melakukan import. Pembelian ataupun penjualan atas barang mewah juga terkena pajak PPh pasal 22 ini. Tarif pajak PPh pasal 22 yaitu:

  1. Tarif pajak atas barang impor dengan API atau angka pengenal impor adalah 2,5% sedangkan tanpa API adalah 7,5%
  2. Pembelian atas barang mewah 1,5% dari harga beli
  3. Impor atas gandum, tepung, dan kedelai adalah 0,5% jika mempunyai API

5. PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan untuk wajib pajak yang mendapatkan royalti, hadiah, penghasilan dari sewa, dan transaksi saham. Besarnya tarif pajak PPh 23 ini adalah 2% dari total penghasilan yang didapatkan.

  1. PPh Pasal 25

PPh badan pasal 25 adalah pajak penghasilan terutang dari badan usaha yang harus diangsur sesuai dengan SPT tahunan yang dibuat. Pajak penghasilan ini dihitung berdasarkan pajak terutang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

  1. PPh Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 ini merupakan pajak yang harus dibayarkan wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha yang ada di luar negeri. Besarnya tarif pajak PPh 26 ini adalah 20%

  1. PPh Pasal 29

Jenis pajak penghasilan yang terakhir adalah PPh pasal 29 yang merupakan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan. Penghitungan PPh 29 ini sangat terkait dengan PPh 25. 

Khusus untuk badan cara menghitung PPh 29 yaitu PPh terutang dikurangi dengan angsuran PPh 25. Untuk menghitung angsuran PPH 25 caranya yaitu PPH terutang tahun sebelumnya dibagi 12.

Contoh dan Cara Menghitung PPh Terutang

Agar Anda lebih paham mengenai PPh terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan diberikan contohnya. Contoh soal cara menghitung pajak terutang untuk sebuah perusahaan misalnya:

PT Milik Bersama pada tahun 2019 memperoleh omset sebesar 3,8 miliar rupiah per tahunnya. Pada tahun itu juga sudah membayarkan PPh 21 karyawannya sebesar 150 juta rupiah dan membayar pajak PPH pasal 23 sebesar 300 juta rupiah. Berapa pajak terutang yang harus dibayarkan?

Cara menghitungnya yaitu:

  1. Hitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan terlebih dahulu, karena omzetnya masih kurang dari 4,8 miliar maka pajaknya menjadi 50% x 25% x Rp. 3,8 miliar = Rp 475 juta
  2. Karena PT Milik bersama sudah membayar PPh 21 untuk karyawan dan PPh pasal 23 maka pajak terutang yang harus dibayarkan menjadi Rp 475 juta – Rp 150 juta – Rp 300 juta = Rp 25 juta.

Bagaimana apakah Anda sudah paham dengan cara menghitung PPh terutang dan contoh hitungannya? 

Sebagai wajib pajak badan usaha harus membayarkan pajak terutang yang dimilikinya. Pembayaran PPh terutang ini harus dilakukan oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan.

Ardo L
A banker. Expert on money management, personal financial and basic investment.