Moneyfazz
2 Hal Penting yang Perlu Kamu Tahu tentang e-Filing Pajak
Home » Pajak » 2 Hal Penting yang Perlu Kamu Tahu tentang e-Filing Pajak

2 Hal Penting yang Perlu Kamu Tahu tentang e-Filing Pajak

Pembayaran dan pelaporan pajak adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan dengan mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sayangnya, untuk melakukan ini kamu harus menunggu lama karena panjangnya antrean. Seiring dengan kemajuan teknologi, pihak yang berkewajiban dalam suatu perusahaan bisa melakukan pelaporan pajak dengan mudah secara elektronik.

Saat ini, untuk melakukan pembayaran sebuah perusahaan bisa membayar melalui e-Billing, sebuah sistem pembayaran pajak secara elektronik. E-Billing yang mampu mengurangi human error dalam arsip data pembayaran dan penyetoran oleh teller.

Setelah sukses melakukan pembayaran, sebuah perusahaan juga harus melakukan pelaporan pajak secara online atau biasa disebut dengan e-Filing. E-Filing adalah sebuah cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilakukan secara elektronik (online) dan realtime dengan cara mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak atau juga bisa pada Penyedia Layanan SPT elektronik serta Application Service Provider (ASP).

Ada beberapa hal yang perlu kamu diketahui pada saat menggunakan e-Filing pajak. Hal-hal tersebut berkaitan dengan jenis SPT yang harus dilaporkan serta juga sanksi dan batas waktu yang berlaku pada saat menggunakan e-Filing pajak. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu kamu tahu tentang e-Filing Pajak.

Jenis SPT yang Wajib Dilaporkan Perusahaan

Jenis SPT yang Wajib Dilaporkan Perusahaan
pixabay.com

Ada beberapa jenis SPT yang wajib dilaporkan oleh perusahaan pada saat melakukan wajib pelaporan dalam e-Filing pajak, antara lain:

1. SPT Tahunan

SPT Tahunan harus dilaporkan satu tahun sekali dan dilakukan maksimal 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak.

Pada saat melakukan e-Filing, SPT Tahunan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan, penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak, pembayaran dari pemotong tentang pemotongan pajak dalam 1 masa pajak (sesuai dengan peraturan UU Perpajakan), serta harta dan utang pada akhir sebuah periode Tahun Pajak.

2. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut atau dipotong (pajak orang lain). Sebagai contoh, berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang PPh, ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memotong PPh atas upah dan gaji. Oleh karena itu, pemberi kerja wajib membuat sebuah SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa sendiri memiliki banyak jenis berdasarkan pada pasal yang mewajibkannya, antara lain.

  • SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)
  • SPT Masa PPh Pasal 15
  • SPT Masa PPh Pasal 21
  • SPT Masa PPh Pasal 22
  • SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26
  • SPT Masa PPN atau PPnBM

SPT Masa PPh memberikan kewajiban untuk sebuah perusahaan melampirkan bukti potong. Dari segi format, SPT Masa PPh memiliki perbedaan berdasarkan pada tarif pajak dan objek yang dikenakan pada setiap jenis pajak.

Maksimal batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah pada tanggal 20 di bulan berikutnya. Jika bertepatan pada hari libur, maka bisa dikerjakan pada hari kerja di keesokan harinya. Sementara SPT Masa PPN memiliki tenggat waktu pelaporan pada akhir bulan berikutnya.

Sanksi & Batas Waktu Terkait e-Filing Badan

Sanksi & Batas Waktu Terkait e-Filing Badan
pixabay.com
  1. Sanksi Tidak Melapor Pajak Melalui e-Filing

Jika laporan SPT tidak segera dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan sanksi pada perusahaan yang telat atau bahkan tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan. Seperti yang tertulis pada UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pasal 7 Ayat 1 UU KUP menjelaskan besaran denda pada setiap jenis pelaporan pajak yaitu sebesar Rp1 juta per Tahun Pajak.

  1. Batas Waktu Pelaporan Pajak Melalui e-Filing

Melakukan pelaporan pajak melalui e-Filing memiliki tenggat waktu, antara lain:

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2: Sampai tanggal 20 bulan berikutnya
  2. PPh Pasal 15: Sampai tanggal 20 bulan berikutnya
  3. PPh Pasal 21/26: Sampai tanggal 20 bulan berikutnya
  4. PPh Pasal 23/26: Sampai tanggal 20 bulan berikutnya
  5. PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai: Sampai hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
  6. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah: Sampai tanggal 14 bulan berikut
  7. PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu: Sampai tanggal 20 bulan berikut
  8. PPN dan PPnBM – PKP: Sampai akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
  9. PPN dan PPnBM – Bendaharawan: Sampai tanggal 14 bulan berikutnya
  10. PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara: Sampai tanggal 20 bulan berikutnya
  11. PPh Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu: Sampai tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Jadi, setidaknya ada 2 (dua) hal penting yang harus kamu pahami tentang e-Filing pajak. Dengan adanya sistem e-Filing pajak ini, pelaporan pajak bisa lebih mudah dan diharapkan menjadi standar yang baik agar setiap badan usaha berkontribusi dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Update data kasus Covid-19/ Corona Terbaru
Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Total in Indonesia
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Cases Per Million

Selengkapnya

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com