Moneyfazz
Home » Layanan Pemerintah » Kredit Usaha Rakyat (KUR), Upaya Pemerintah Untuk Berdayakan UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR), Upaya Pemerintah Untuk Berdayakan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian nasional. Peran yang sangat besar itu telah mendorong pemerintah  untuk memberdayakan sektor ini melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sejak diluncurkan November 2007, KUR telah banyak membantu peningkatan daya saing UMKM khususnya sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, konstruksi dan sektor jasa produksi, serta penempatan TKI di luar negeri.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah menetapkan UMKM atau koperasi yang feasible namun belum bankable layak mendapat fasilitas kredit melalui perbankan atau lembaga keuangan. Feasible berarti layak usaha, sedangkan bankable adalah layak kredit. Dua hal yang menjadi persyaratan lembaga keuangan sebelum menyalurkan kredit.

UMKM feasible memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang cerah, serta punya kemampuan mengembalikan pinjaman. Sedangkan UMKM bankable artinya mereka sudah dapat diterima perbankan, memenuhi kriteria dan persyaratan oleh perbankan untuk mendapatkan kredit.

Landasan Hukum

Inpres No. 6/2007 menjadi dasar lahirnya program KUR. Selanjutnya, Presiden dalam Inpres tentang kebijakan percepatan, pengembangan sektor riil, dan pemberdayaan UMKM ini, menunjuk Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, dengan anggota dari kementerian/lembaga non kementerian terkait.

Dalam perkembangannya, telah terjadi beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres No. 14/2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yang kemudian diubah kembali dengan Keppres No. 19/2015 tentang Perubahan Atas Keppres No. 14/2015.

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KUR di lapangan, sesuai Keppres, Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite juga menerbitkan sejumlah peraturan, diantaranya Permenko Bidang Perekonomian No. 11/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Demikian juga, Kementerian Keuangan sebagai kementerian teknis, juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 180/2017. Aturan tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi margin untuk KUR kemudian menjadi dasar/acuan penetapan besaran bunga KUR.

Maksud dan Tujuan

Pemerintah terus mendorong UMKM agar berperan lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menanggulangi kemiskinan. Penerbitan paket kebijakan, selain untuk memberdayakan UMKM juga dalam rangka meningkatkan sektor riil.

Salah satu kebijakan pemberdayaan UMKM adalah dengan memperluas akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, dengan memberikan penjaminan kredit kepada UMKM melalui KUR. Tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator penjamin kredit.

Pemerintah menggulirkan program ini dengan tujuan mengakselerasi kegiatan perekonomian di sektor riil dan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya dalam rangka menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.

Dalam implementasinya, pemerintah juga mempermudah UMKM dan koperasi yang akan mengakses sumber-sumber pembiayaan. Bahkan, Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana dapat langsung menyalurkan kepada UMKM.

Atau, penyaluran bisa dilakukan secara tidak langsung. Lembaga keuangan mikro dan KSP/USP koperasi menyalurkan KUR kepada UMKM dan koperasi. Bisa juga melalui kegiatan lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Komite Kebijakan Kredit Usaha Kecil

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui Keppres No. 14/2015. Komite ini tersebut bertanggung jawab terhadap Presiden.

Komite yang anggotanya terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian ini memiliki tugas membantu Presiden, sebagai berikut:

  • Merumuskan dan menetapkan regulasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk penetapan prioritas usaha.
  • Melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap implementasi regulasi pembiayaan UMKM
  • Mengatasi permasalahan dalam melaksanakan regulasi tentang pembiayaan bagi UMKM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kebijakan dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk bekerjasama dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, jika dianggap perlu.

Sesuai Kepmenko Bidang Perekonomian No. 211/2015, Komite Kebijakan kemudian membentuk Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM bertugas, antara lain:

  • Membantu Komite dalam monitoring dan evaluasi terhadap implementasi regulasi pembiayaan penjaminan bagi UMKM.
  • Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Komite Kebijakan tentang implementasi kebijakan pembiayaan penjaminan bagi UMKM.
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai Petunjuk Menko Bidang Perekonomian.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemerintah

Pihak pemerintah yang terlibat (stakeholders utama) dalam program ini, antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian terkait yang menjadi stakeholders KUR, antara lain:

  1. Kementerian  Perindustrian RI
  2. Kementerian Perdagangan RI
  3. Kementerian Tenaga Kerja RI
  4. Kementerian Pertanian RI
  5. Kemen-Kelautan & Perikanan RI
  6. Kemen-BUMN RI
  7. Kementerian Dalam Negeri RI
  8.  Sekretariat Kabinet
  9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
  10.  Lembaga Non Kementerian – BPKP
  11. Lembaga Non Kementerian – Bappenas

Pengawas

  1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Lembaga Non Kementerian BPKP

Lembaga Penjamin

  1. Perum Jamkrindo
  2. PT Asuransi Kredit Indonesia/Askrindo
  3. PT Penjaminan Kredit Provinsi Riau
  4. PT Penjaminan Kredit Provinsi Sumatera Barat
  5. PT Penjaminan Kredit Provinsi Sumatera Selatan
  6. PT Penjaminan Kredit Provinsi Bangka Belitung
  7. PT Penjaminan Kredit Prov Jateng
  8. PT Penjaminan Kredit Prov DKI Jakarta
  9. Perusahaan Umum Jamkrindo Syariah
  10. PT Penjaminan Pembiayaan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Askrindo) Syariah

Penyalur

  1. BRI
  2. Bank mandiri
  3. BNI
  4. Bank Sinarmas
  5. Maybank
  6. Bank Bukopin
  7. BTPN
  8. OCBC NISP
  9. Bank Permata
  10. BCA
  11. Bank Artha Graha
  12. BPD Kalbar
  13. BPD NTT
  14. BPD Bali
  15. BPD DIY
  16. BPD Sulselbar
  17. BRI Agroniaga
  18. Bank Jateng
  19. BPD Kaltim
  20. BTN
  21. BPD Sumatera Utara
  22. BPD Sumbar
  23. BPD Riau Kepri
  24.  Bank Jambi
  25. Bank Jabar Banten
  26. Bank Kalsel
  27. Bank NTB
  28. Bank Sumsel Babel
  29. Bank Papua
  30. Bank lampung
  31. BRI Syariah
  32. BPD Bengkulu
  33. BPD Kalteng
  34. CTBC
  35. BCA Finance
  36. Mega Finance
  37. FIF
  38. Adira Finance
  39. KSP Kospin Jasa
  40. KSP Obor Mas
  41. BPD Sultra

Implementasi Kebijakan

Pemerintah menetapkan KUR sebagai program prioritas dalam mendukung kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM. Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan capaian kinerja penyaluran KUR secara umum sesuai target yang diharapkan seluruh stakeholders.

Tentu, capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Capaian yang dihasilkan juga memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja baru serta pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

Kini, keberadaan program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh UMKM dan koperasi. Manfaat lain, kredit juga diarahkan untuk memperluas akses usaha seluruh sektor ekonomi produktif kepada pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan. Dalam konteks yang lebih besar KUR didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta daya saing UMKM.

Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga telah melakukan kajian, yang hasilnya menjadi salah satu dasar untuk perbaikan program KUR. Hasil kajian itu juga merekomendasikan pentingnya peningkatan penyalurannya kepada sektor-sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, industri manufaktur, serta usaha mikro dan kecil.

Meningkatnya penyaluran tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) yang lebih signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan KUR bagi UMKM dan koperasi, berbagai kebijakan juga telah diterbitkan, baik berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan.

Dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, misalnya, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan guna mempermudah UMKM memperoleh kredit. Sesuai Permenko No. 8/2015, relaksasi dimaksud khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, serta jenis penyaluran pinjaman.

Untuk mendukung realisasi program ini juga diperlukan penguatan basis data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan dukungan kementerian teknis, TNP2K, serta pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KUR. Melalui peran Pemda, penyaluran KUR ke sektor UMKM diharapkan bisa lebih lancar. 

Realisasi Penyaluran KUR

Kemenko Bidang Perekonomian melaporkan realisasi penyaluran pada 2019 mencapai 95%. Per 30 November 2019, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp133 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 4,6 juta debitur.

Berdasarkan lembaga penyalur, PT BRI Persero berada di posisi teratas sebagai penyalur terbesar dengan jumlah platform senilai Rp87,2 triliun dari 4 juta debitur. Berdasarkan 3 besar bank penyalur, di posisi kedua adalah PT Bank Mandiri Persero dengan Rp20,1 triliun, disusul PT BNI Persero Rp17,5 triliun.

Sementara itu, berdasarkan lima daerah (provinsi) penyalur terbesar, posisi pertama diraih Provinsi Jawa Tengah dengan platform senilai Rp23,6 triliun, disusul Jawa Timur (Rp23,2 triliun), Jawa Barat (Rp16,7 triliun), Sulawesi Selatan (Rp7,9 triliun), dan Sumatera Utara (Rp5,6 triliun).

Dari data diatas terlihat penyaluran masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ke depan, peran pemda sebagai marketing agent KUR perlu bekerja keras agar penyalurannya bisa lebih merata di seluruh Indonesia.

Persyaratan Permohonan KUR

Debitur sebagai pihak pemohon harus memenuhi persyaratan pengajuan KUR sebagai kelengkapan proses kredit modal usaha. Jika kamu pelaku UMKM, berikut cara memperoleh kredit dari bank atau sumber pembiayaan lainnya:

  • Kamu harus punya usaha produktif, seperti usaha ternak, rumah makan, dan sebagainya.
  • Menyiapkan berkas atau dokumen, antara lain identitas, legalitas usaha, izin usaha, laporan keuangan, dan proposal usaha.
  • Menyerahkan surat permohonan KUR serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.
  • Bank atau lembaga keuangan selaku kreditur akan melakukan survei kelayakan usaha.
  • Jika usaha kamu dinilai layak (feasible) dan prospektif (bankable) untuk mendapatkan kredit usaha, bank atau lembaga keuangan akan memberikan persetujuan atas permohonan kamu.

Agar permohonan KUR disetujui, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

  • Sedang tidak memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan yang lain.
  • Usaha yang dijalankan minimal harus sudah beroperasi selama enam bulan.
  • Usaha dalam kondisi sehat, yang dibuktikan dengan meraih keuntungan.
  • Memiliki agunan jika pihak kreditur memintanya sebagai persyaratan permohonan.

Pemerintah mendorong UMKM agar memanfaatkan program KUR untuk mengembangkan usahanya. Untuk tujuan itu, pemerintah telah melakukan relaksasi kebijakan guna mempermudah UMKM mengakses sumber-sumber pembiayaan yang menyalurkan pinjaman ini.

Melalui program yang digulirkan sejak Pemerintahan Presiden SBY ini, diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Memahami dunia perbankan bagi seorang pelaku usaha, khususnya UMKM, adalah hal yang sangat penting. Apalagi, jika kamu berminat mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat di salah satu bank atau lembaga keuangan. Program ini adalah angin segar bagi UMKM. Jika tulisan ini bermanfaat, bagikan di media sosial agar pelaku UMKM yang lain bisa ikut memanfaatkan program KUR.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com