Moneyfazz
Home » Berita Utama » Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19, Ini Kata Wapres

Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19, Ini Kata Wapres

Jakarta – Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin kembali menegaskan untuk tidak mudik lebaran ditengah pandemi corona yang masih berlangsung di Indonesia.

Hal ini terkait larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diatur dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 23 April 2020. Yang isinya berupa larangan pergerakan kendaraan dari daerah-daerah yang menerapkan PSBB. 

Bagi yang melanggar akan didenda sebesar 100 juta atau kurungan penjara selama 1 tahun. Aturan tersebut sudah mulai berlaku pada 24 April 2020 hingga 31 Mei mendatang.

Ma’ruf menyampaikan, kenekatan masyarakat untuk tetap mudik di tengah wabah Covid-19 ini akan berbahaya karena bisa memperburuk keadaan.


“Situasi sekarang ini apabila mudik tetap dilakukan maka berbahaya karena memiliki potensi dan sangat diyakini terjadinya penularan, ini tentu memberikan bahaya dari kita kepada orang lain atau orang lain yang membahayakan kita”, ungkap Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin(27/4/2020) malam.


Lebih lanjut Wapres mengatakan, sudah ada buktinya bahwa  beberapa daerah yang yang semula aman dari Covid-19, namun kini terjadi penyebaran virus yang cukup pesat akibat pergerakan masyarakat yang berasal dari daerah pusat penyebaran.

Ma’ruf mencontohkan, misal dari DKI Jakarta atau kota-kota lain yang statusnya zona merah ke kampung-kampung halaman di daerah. Wapres juga menambahkan bahwa,  kini silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan memanfaatkan kecanggihan media digital.

Jika tahun ini tetap banyak masyarakat yang mudik maka dikhawatirkan penyebaran virus corona masih bisa lebih lama lagi.

“(Silaturahmi) secara fisik Insya Allah kalau Allah sudah menghilangkan musibah Corona pada waktunya, kita bisa saling melakukan mudik, bertemu keluarga pada waktunya saat bahaya sudah hilang”, ungkap Ma’ruf Amin.

Soal larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah lewat Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, tercatat ada 24 daerah yang berstatus PSBB di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain,  menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan larangan mudik ini berlaku secara nasional tidak berlaku hanya pada daerah yang menerapkan PSBB.

Dikutip dari kompas.com, Mahfud menyatakan, ” Pemerintah bisa melarang (mudik) dimanapun karena berlaku di seluruh Indonesia”, Sabtu(25/4/2020). Hal ini disampaikan pada konferensi pers yang diadakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video(25/4/2020).

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan, memang secara umum pemerintah menyatakan larangan mudik hanya pada daerah yang telah menerapkan PSBB. Namun pada praktiknya tidak demikian, jika pada satu daerah yang  bebas virus corona, tapi pemerintah daerah melarang pendatang masuk ke wilayahnya tanpa terkecuali, maka hal tersebut bisa dilakukan karena tujuannya untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Misalnya saja ada daerah di luar Jawa yang belum terdampak virus corona, mudik mungkin saja bisa dilakukan antar kecamatan atau kabupaten, tapi pemerintah tetap punya wewenang untuk melakukan larangan.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com