Moneyfazz
Home » Ekonomi » Mengenal Tentang Kejahatan Pencucian Uang

Mengenal Tentang Kejahatan Pencucian Uang

Tindak criminal money laundering alias pencucian uang akhir-akhir ini sudah semakin sering kita dengar di berbagai media. Di Tanah Air aktivitas kejahatan itu sering dihubungkan dengan perbuatan korupsi. Tujuan money laundering adalah membuat uang hasil kejahatan seolah-olah berasal dari aktivitas yang legal.

Motivasi pelaku kejahatan ini umumnya untuk melanggengkan kekayaan bagi diri-sendiri dan orang-orang terdekatnya. Mereka berusaha mengaburkan uang atau aset yang merupakan hasil aktivitas ilegal menjadi legal. 

Ini misalnya uang hasil korupsi, illegal fishing atau logging, jual beli narkoba, human trafficking, perampokan, terorisme, dan sebagainya.

Sejarah Money Laundering

Kejahatan cuci uang ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 20-an di Amerika Serikat. Pelakunya adalah para mafia yang melakukan serangkaian tindak kriminal mulai dari pemerasan, pencurian, perampokan, prostitusi, perdagangan narkoba dan lain-lain.

Untuk mengaburkan asal-usul uang sebagai hasil tindak kriminal, mereka lalu membeli perusahaan legal dan resmi. Dalam aktivitas bisnis usaha yang legal pada perusahaan tersebut  uang hasil kejahatan akan digabung dengan keuntungan perusahaan yang diperoleh secara legal.

Dengan begitu masyarakat dan terutama negara menyangka sumber dana para mafia ini berasal dari bisnis sah yang mereka jalankan.

Pada waktu itu perusahaan yang mereka pilih untuk dibeli adalah Laundromats, yaitu sebuah usaha yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian. Bisnis ini semakin lama semakin berkembang karena dukungan dana yang besar hasil tindak kriminal.

Tahapan Money Laundering

Kejahatan untuk mengaburkan uang hasil kejahatan ini ternyata tak dilakukan begitu saja. Dalam prakteknya ada 3 tahapan pencucian uang. Simak informasinya.

 

  • Placement

 

Tipologi yang pertama disebut placement atau penempatan. Di sini pelaku berupaya mengubah bentuk uang hasil tindak kejahatan dengan melibatkannya pada suatu sistem keuangan yang legal. 

Modusnya bisa bervariasi, misalnya disimpan di bank atau dipindahkan ke luar negeri (penyelundupan) baik secara elektronik atau dalam bentuk tunai.

Yang cukup sering dilakukan juga mengonversi uang tersebut ke dalam aset yang berbeda, misalnya tanah atau bangunan (property).

 

  • Layering

 

Layering atau pelapisan adalah tahap kedua tindak money laundering. Caranya adalah dengan memindahkan, menyebarkan, serta menyamarkan uang hasil tindak kriminal agar tidak diketahui asal mulanya. 

Hal ini dilakukan dengan mentransfer uang panas tersebut ke beberapa rekening dengan intensitas yang sering. Tujuannya agar dana tersebut sulit atau tidak dapat dilacak.

Alternative lainnya adalah mentransfer dana pada shell corporation atau offshore banking (aktivitas perbankan lepas pantai). Shell corporation artinya adalah perusahaan boneka atau tidak mengutamakan aktivitas bisnis walaupun perizinan usahanya legal. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut hanya untuk melakukan transaksi fiktif untuk menghindari kecurigaan.

 

  • Integration

 

Tahap ketiga ini adalah penggabungan. Yang digabungkan adalah uang hasil kejahatan yang sudah “dilegalkan” dengan 2 tahapan di atas sehingga terlihat sah di mata masyarakat. 

Pelaku bisa menikmati uang ini, misalnya dengan menerapkan gaya hidup mewah atau menginvestasikannya pada aktivitas usaha yang legal.

Inilah sebabnya penyelidikan terkait kegiatan money laundering cukup sulit dilakukan, terutama jika sudah sampai pada tahapan layering serta integration.

Modus Money Laundering Yang Paling Populer

Para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama untuk uang hasil kejahatan korupsi mempunyai satu modus favorit. Modus dimaksud adalah memecah harta haram tersebut ke dalam banyak rekening dengan nama beberapa orang. 

Ini misalnya atas nama saudara-saudara pelaku, sampai menggunakan nama karyawan di rumahnya seperti sopir atau asisten rumah tangga.

Lembaga perbankan sendiri menerapkan berbagai kebijakan berupa pembatasan-pembatasan tertentu. Karena itu mustahil pelaku TPPU menempatkan uang hasil kejahatan tersebut dalam satu rekening di waktu yang sama. Hal ini terlalu mencolok dan dapat memancing kecurigaan.

Untuk mengamankan harta haramnya pelaku biasanya menggunakan lebih dari satu rekening untuk menyimpan uangnya.

Modus operandi pencucian uang berikutnya yang juga sering digunakan adalah utang-piutang. Jika dana yang harus disamarkan berjumlah sangat besar, biasanya struktur money laundering akan semakin rumit dan kompleks. Pada realisasinya bisa melibatkan banyak orang yang membentuk struktur utang-piutang, pinjam-meminjam, dan seterusnya.

Semua aktivitas tersebut dilakukan di balik perusahaan yang didirikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Dana illegal itu berikutnya diintegrasikan dalam pembiayaan perusahaan.

Modus money laundering melalui kasino di luar negeri beberapa waktu lalu juga pernah dilakukan untuk menyamarkan hasil korupsi. Hasil kejahatan tersebut disimpan dalam bentuk valuta asing menggunakan kasino.

Caranya adalah melakukan pembelian chip di kasino dengan uang hasil korupsi. Chip tersebut lalu dipertaruhkan sekedarnya untuk berjudi sebagai formalitas saja. Berikutnya seluruh chip ditukar dengan cek di kasino tersebut. 

Dana hasil korupsi itu menjadi legal karena dinilai sebagai bentuk pendapatan oleh negara yang memperbolehkan aktivitas perjudian.

Peranan PJK Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Sebenarnya masyarakat dan PJK (Penyedia Jasa Keuangan) dapat berperan serta untuk mencegah kejahatan money laundering ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan.

Peranan PJK dalam mencegah TPPU

  • Lembaga PJK sebenarnya telah mempunyai program anti money laundering yang disebut CDD, yaitu Customer Due Diligence dan EDD, Enhanced Due Diligence (EDD). 

Saat menerima nasabah PJK wajib menerapkan beberapa tahapan mulai dari identifikasi, verifikasi, pemantauan, serta melakukan prinsip mengenali nasabah yang bersangkutan.

  • Monitoring serta pengaktualan data.
  • Monitoring data statistic terkait rekening yang sudah dilaporkan.
  • Transparan dalam menyampaikan berbagai laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Termasuk di dalamnya adalah Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Keuangan Mencurigakan, dan  laporan terkait lalu-lintas dana dari dan keluar negeri.

Peranan masyarakat klien PJK dalam mencegah TPPU

  • Jika termasuk konsumen PJK, Anda wajib memberikan data yang sesungguhnya. Data dimaksud adalah identitas diri, sumber dana, serta maksud transaksi. Semua ini dilakukan dengan mengisi formulir serta menyerahkan dokumen-dokumen bukti.
  • Jika Anda melakukan transaksi untuk orang atau pihak lain, semua yang terlibat wajib memberikan informasi yang benar sama dengan data di atas.
  • Jika transaksi dilakukan dengan metode transfer, yang bersangkutan harus menyerahkan identitas diri serta data yang benar. Data yang dimaksud meliputi pengirim, alamat pengirim, penerima, jumlah dana, mata uang, tanggal pengiriman, sumber dana, serta data-data lain yang diminta PJK.
  • Tidak menyimpan dana milik siapa pun pada rekening Anda yang tak mempunyai kejelasan terkait asal-usulnya.
  • Tidak menerima dana dari siapa pun yang tak jelas asal-usulnya.

Peranan masyarakat umum dalam mencegah TPPU

  • Tidak membeli asset apa pun yang status kepemilikannya tidak jelas.
  • Menolak pemberian donasi yang peruntukannya tidak jelas.
  • Menolak memberikan sumbangan yang dicurigai untuk pembelian bahan kimia berbahaya sebagai bagian dari kegiatan terorisme.
  • Tidak melibatkan diri dalam aktivitas penghimpunan dana oleh suatu yayasan untuk kegiatan yang tak berkaitan dengan fungsi dan misi yayasan.
  • Menolak membantu menyalurkan artikel, buku, tulisan yang isinya berhubungan dengan hal-hal yang radikal dan anarkis.

Mengapa TPPU Harus Diberantas?

Dampak pencucian uang walaupun tergolong sebagai kejahatan yang tidak tampak secara langsung (invisible crime), faktanya mempunyai efek yang besar dan kompleks. Tindak kriminal ini efek paling buruknya adalah mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Hal ini terjadi dengan 3 cara.

Pelaku TPPU yang berniat menyembunyikan asal-usul hasil kejahatannya dalam suatu struktur usaha legal, tentu saja tak bermaksud melakukan investasi. Mereka bisa begitu saja merusak pasar karena menawarkan harga jasa/produk yang sangat rendah karena tidak bertujuan mencari keuntungan. 

Akibatnya sektor usaha lainnya yang sejenis bisa jatuh bangkrut karena tidak lagi dipilih konsumen.

Pelaku bisa saja menggunakan uang haram tersebut untuk membangun organisasi demi melanggengkan kejahatannya. Akibatnya, kejahatan yang lebih besar sangat mungkin terjadi kembali dan terus demikian berulang-ulang.

Tindak kejahatan ini akan mengganggu otoritas moneter untuk mengontrol peredaran uang. Akibatnya distorsi ekonomi bisa terjadi. Selain itu negara juga harus mengeluarkan banyak biaya untuk menangani kasus tersebut.

Karena efeknya yang bisa demikian buruk dan meluas, karena itu dibutuhkan peran serta semua pihak dalam memerangi kejahatan pencucian uang di Tanah Air.

Nah, semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda tentang tindak kejahatan ini serta turut berpartisipasi dalam memberantasnya.

Update data kasus Covid-19/ Corona Terbaru
Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Total in Indonesia
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Cases Per Million

Selengkapnya

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com