Moneyfazz
Home » Berita Utama » Menteri KKP Dinilai Sembrono Soal Izin Ekspor Benih Lobster

Menteri KKP Dinilai Sembrono Soal Izin Ekspor Benih Lobster

Beberapa pihak menyayangkan perihal kebijakan yang diambil oleh menteri KKP, Edhy Prabowo soal izin ekspor benih lobster. Padahal Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti telah melarang segala bentuk ekspor benih lobster.

Alasan dibalik pelarangan ekspor benih lobster menurut Susi adalah terkait harganya yang masih murah. Selain itu PNBP dari ekspor benih lobster sangatlah kecil, “Dari sekian ribu benih yang diekspor negara hanya dapat satu bungkus rokok” Ungkap Susi.

Sentilan-sentilan Susi tersebut dicelotehkan lewat akun sosial medianya khusus mengomentari kebijakan menteri KKP saat ini. Beliau menilai bahwa menteri KKP saat ini terlalu sembrono mengambil kebijakan.

Hal ini juga sempat disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Ono Surono bahwa, “aturannya belum jelas, ini kok ekspornya sudah jalan duluan”.

Menurut Ono, Soal pajak ekspor saat ini masih belum diturunkan kebijakannya oleh menkeu seharusnya ditunggu dahulu. Ono berharap agar Edhy Prabowo lebih transparan lagi soal ekspor yang dinilainya telah mendahului kebijakan lainnya.

Sedangkan dari kelompok masyarakat anti korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan bahwa hal ini perlu ditelusuri, jangan sampai negara dirugikan akibat kebijakan ini. 

Koordinator MAKI menyampaikan “Dibalik semua ini pasti ada yang diuntungkan utamanya ya pengusaha”. Apabila bea PNBP ini tidak dihitung dengan tepat maka sama saja KKP menghalalkan penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Sedangkan Menteri Edhy Prabowo menyampaikan terkait kisruh izin benih lobster ini yaitu beliau tidak menutupi pemberlakuan izin ini. “Tidak ada yang ditutupi soal izin ini, sebelum kebijakan ini diberlakukan sudah melalui tahap kajian para ahli’, Ujar Eddy. Kemudian beliau menambah kan bahwa sebelum kebijakan ini terbit sudah melalui tahap konsultasi publik.

Alasan utama menteri KKP memberlakukan kembali izin penangkapan benih lobster untuk ekspor adalah “demi nelayan kecil”. Beliau juga mengatakan bahwa permen KP 56/2016 sarat kebutuhan korporasi, karena banyak nelayan kecil yang dirugikan.

Hal ini berdasarkan evaluasi yang beliau lakukan dimana banyak nelayan yang mengeluh kehilangan mata pencaharian akibat peraturan tersebut. Dalam Permen KP 56/2016 mengatur soal pembatasan penangkapan benih lobster untuk budidaya atau dijual, seluruhnya dilarang.

Menteri Susi hanya membolehkan nelayan menangkap lobster-lobster yang sudah dewasa saja tanpa harus di budidaya.

Alasan pemberlakuan peraturan tersebut adalah selain karena harga benih lobster apabila dijual murah juga agar masyarakat bisa menjaga alam lautan sebagai habitat lobster.

Berkali-kali menteri Susi saat menjabat mengingatkan nelayan agar hanya menangkap lobster yang sudah dewasa. Nelayan tidak perlu repot-repot budidaya, “Tangkap yang sudah besar saja, harganya lebih mahal, kalian lebih untung” ujar bu Susi.

Memang bisnis benih lobster ini sangat menggiurkan, sebelum adanya peraturan pelarangan tersebut marak terjadi penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Ono menyampaikan bahwa izin ini syarat kepentingan, dimungkinkan pelaku dibaliknya pasti sama dengan pelaku-pelaku penyelundupan yang ditangkap KKP dahulu.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com