Moneyfazz
Home » Berita Utama » Mudik Dilarang, Pengusaha Bus Terpaksa Rumahkan Karyawan

Mudik Dilarang, Pengusaha Bus Terpaksa Rumahkan Karyawan

Jakarta – Menyusul larangan mudik lebaran di seluruh Indonesia, kini pengusaha angkutan umum terpaksa rumahkan karyawannya karena Bus berhenti total melayani masyarakat.

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan larangan mudik. Aturan tersebut tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.

Aturan ini tertuang di Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 untuk pencegahan Covid-19. Isinya adalah angkutan udara dan penyeberangan diberhentikan sementara mulai 24 April hingga 31 Mei 2020.

Kondisi ini tentu memperburuk keadaan tidak hanya pada pengusaha angkutan umum tapi juga karyawannya. Seperti diketahui usaha angkutan umum sudah cukup tertekan dengan wabah corona sejak Maret lalu.

Seperti di Bali, Nyoman Sudiarta, Ketua Persatuan Angkutan Pariwisata mengatakan bahwa anggotanya sudah benar-benar berhenti total melayani masyarakat. Bahkan para sopir sudah pulang kampung dan karyawan dirumahkan. Terdapat 1.200 unit armada yang berhenti beroperasi dan hingga 500 karyawan dirumahkan, Minggu (26/04/2020).

Disisi lain, Perwakilan Organda (Organisasi Angkutan Darat) Surabaya, Nanda mengungkapkan bahwa kini pengusaha bus dihadapkan pada kondisi yang tidak jelas. Alasannya tentu karena Permenhub hanya mengatur soal larangan mudik dan tidak menyinggung nasib pengusaha angkutan umum sama sekali.

Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan ini Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi atau MTI, Djoko Setijowarno melakukan inisiatif untuk meminta pemerintah mengabulkan sejumlah insentif yang diusulkan para pengusaha di sektor transportasi.
Insentif ini sangat penting untuk penyelamatan bisnis jasa angkutan umum karena distop sementara selama wabah virus Covid-19.

“Masing-masing sektor sudah mengusulkan insentif. Perlu dukungan dan kebijakan dari pemerintah dalam rangka penyelamatan sektor transportasi”, ungkap Djoko lewat pernyataan tertulis, Senin (27/4/2020).

Lebih lanjut Djoko menyampaikan, khusus untuk transportasi darat pengusaha mengusulkan berbagai solusi. Seperti relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda. Pengusaha meminta bantuan langsung untuk karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum, misalnya saja bantuan langsung tunai.

Selain itu, usulan pengusaha juga meminta pembebasan pembayaran tol kepada angkutan umum plat kuning dan pembebasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Sementara untuk transportasi darat angkutan barang, insentif yang diminta adalah pelanggaran pengembalian pinjaman pokok bagi perusahaan jasa angkutan barang selama 12 bulan. Meliputi kredit investasi melalui bank atau leasing.

Untuk transportasi darat angkutan penyeberangan, insentif yang diminta berupa penghapusan pajak perusahaan 1,2% dari total gross revenue dan juga pembebasan PNPB soal jasa sandar di pelabuhan yang dikelola pemerintah. Pengusaha juga mengusulkan untuk adanya kenaikan tarif angkutan penyeberangan Golongan II dan Golongan IV a sebanyak 100% dari tarif normal.

Kemudian untuk transportasi darat angkutan laut, usulannya berupa pengurangan beban OPEX kapal yang biasanya dikenakan pada perusahaan pelayaran. Untuk transportasi angkatan udara, pemerintah diminta untuk melakukan stimulus pada biaya kalibrasi peralatan penerbangan sejak April -Desember 2020 sebesar Rp 110 miliar.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com