Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Mudik Tetap Dilarang, Boleh Bepergian Dengan Kriteria Ini

Kemenhub menegaskan larangan mudik tetap berjalan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Namun orang tetap bisa bepergian dengan syarat-syarat tertentu.

Hal ini seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan melalui siaran pers, Rabu(6/4/2020), ” Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap larangan mudik Idul Fitri diberlakukan dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.”

Lebih lanjut Adita menyampaikan, semua penumpang yang diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur sesuai tata cara protokol kesehatan yang tertuang dalam Permenhub No 18 Tahun 2020 dan Permenhub No 25 Tahun 2020.

Sementara itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo, menurutnya tidak ada perubahan peraturan tentang mudik.

Pembatasan perjalanan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kriteria. Seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, pegawai BUMN, dan lembaga usaha.

Namun semua kriteria ini harus ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut juga diberlakukan untuk WNI, mahasiswa dan pelajar yang ada di luar negeri dan akan kembali ke Indonesia.
Selain itu, terdapat pula syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa bepergian.

Misalnya saja harus ada izin dari atasan, minimal setara dengan Eselon II atau kepala kantor.

Wirausaha yang berhubungan dengan penanganan corona tapi tidak memiliki instansi, maka harus mendapat surat pernyataan yang bersangkutan dan ditandatangani di atas materai kemudian diketahui oleh kepala desa dan lurah setempat.

Lebih lanjut Doni menyampaikan, masyarakat yang diperbolehkan bepergian juga harus mendapat surat sehat saat pergi maupun ketika kembali.

Surat sehat ini diperoleh dari dokter di rumah sakit, puskesmas hingga klinik yang ada di daerah, namun sebelumnya dilakukan dulu serangkaian tes kesehatan termasuk di dalamnya tes PCR dan rapid test.

Selain itu kegiatan bepergian ini juga harus dikawal oleh protokol kesehatan yang ketat. Seperti physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan serta tidak menyentuh bagian wajah, mata dan mulut.

Orang-orang dengan kriteria boleh bepergian ini juga harus bisa membuktikan memiliki tiket pergi dan pulang.

Sesuai dengan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, protokol kesehatan harus tetap diterapkan.

Kementerian Perhubungan hanya akan menyediakan moda transportasi yaitu darat, laut, udara dan juga kereta api. Pemenuhan layanan ini mulai berlaku pada hari ini, Kamis(7/4/2020).

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap, pengecualian larangan mudik ini berlawanan dengan fokus pemerintah yaitu mencegah penyebaran Covid-19.

Sebab orang yang boleh bepergian dengan kriteria tertentu, memiliki potensi untuk penyebaran virus.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abdi menyampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis(7/5/3020), meski surat edaran secara rinci menjabarkan kriteria dan persyaratan pergerakan nasional untuk keluar atau masuk wilayah zona merah, dalam pelaksanaannya nanti memiliki potensi disalahgunakan oleh oknum yang tetap nekat mudik.