Moneyfazz
Home » Pajak » Pengertian dan Cara Menghitung Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian dan Cara Menghitung Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disingkat PBB tentunya bukan istilah asing lagi kan buat kamu? Apalagi buat kamu yang memiliki tempat tinggal atau petak tanah pribadi. Tapi, apakah kamu sudah tahu betul apa yang melatarbelakangi jenis pajak yang satu ini?

Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang ditanggung oleh perseorangan (pribadi) atau suatu badan yang memiliki hak atas tanah serta bangunan yang ada di dalamnya. Perseorangan atau badan tersebut mempergunakan hak tanah serta bangunan untuk mengambil keuntungan atau kedudukan baik sosial maupun ekonomi.

Sederhananya ketika kamu mengelola suatu usaha dalam bangunan gedung, kamu memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak tersebut. Tidak hanya bangunan untuk usaha, kamu yang memiliki tempat tinggal pribadi juga dikenakan pajak ini.

Tentu nominal yang kamu bayarkan tergantung seberapa besar bangunan dan tanah yang kamu tempati. Nah inilah yang yang tadi disebutkan sebagai pajak bersifat kebendaan, yaitu ketika dasaran besaran pajak tergantung pada objek pajak yang berupa bumi dan bangunan itu sendiri.

Dasar Hukum Penerapan Pajak

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan yang tertera di atas tentu tak lepas dari dasar hukum yang berlaku secara konstitusional di Indonesia. Peraturan-peraturan ini menjadi landasan untuk menjalankan wajib pajak secara adil dan terstruktur.

Setidaknya ada 2 dasar hukum utama yang mendasari pajak yang satu ini. Dasar hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ada juga beberapa peraturan lain yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP.

Subjek Pajak dan Objek Pajak

Peran Subjek Pajak dan Objek Pajak tentu tidak dapat dipisahkan jika membahas dunia perpajakan yang berlaku di Indonesia. Banyak makalah Pajak Bumi dan Bangunan yang mengupas terkait hal ini, tapi apakah kamu sudah memahaminya?

Seperti namanya, objek dari pajak ini adalah sumber benda yang dikenakan pajak atau dalam kasus ini adalah bumi dan bangunan. Sedangkan subjek dari pajak ini adalah perseorangan (pribadi) atau suatu badan yang memiliki hak atas Objek PBB yang berlaku sesuai Undang-Undang.

Perlu diketahui, ‘Bumi’ yang dimaksud dalam kasus ini adalah sebidang tanah yang bisa dikelola dan dimanfaatkan baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan pengertian ‘Bangunan’ adalah bangunan yang berdiri di atas tanah dengan konstruksi kukuh yang juga bisa dimanfaatkan baik secara sosial maupun ekonomi.

Kategori objek pajak yang berupa Bumi antara lain adalah sawah, ladang, kebun, tanah kosong, pekarangan, dan juga lahan tambang. Sedangkan kategori objek pajak dan Bangunan yang berupa Bangunan antara lain adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan (mall, supermarket, dan sejenisnya), pagar mewah, kolam renang, serta jalan tol.

Bumi dan Bangunan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Namun tidak semua kategori yang tertera di atas tergolong Objek PBB. Ada beberapa pengecualian yang diterapkan oleh pemerintah terhadap pemberlakuan pajak. Artinya, objek-objek yang tertera di bawah ini tidak dikenakan pajak atau tidak wajib membayar.

Kategori objek pertama adalah objek bumi atau bangunan yang memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh objek ini antara lain adalah tempat ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan tempat lainnya yang tidak memiliki orientasi mengambil keuntungan secara ekonomi.

Kategori objek kedua adalah objek bumi atau bangunan yang difungsikan sebagai tempat bersejarah dan sakral. Contoh objek ini antara lain tempat peninggalan purbakala, tanah kuburan, dan objek lain yang memiliki fungsi sejenis

Kategori objek ketiga adalah objek bumi atau bangunan yang difungsikan sebagai tempat berlindung flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Contoh objek ini antara lain taman nasional, hutan wisata, hutan lindung, hutan suaka alam, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, serta petak tanah yang masih milik pemerintah.

Kategori objek keempat adalah objek bumi atau bangunan yang difungsikan sebagai tempat perwakilan diplomatik dan konsultan yang ditunjuk oleh negara. Dalam penerapan kasus ini diberlakukan asas perlakuan timbal balik secara adil.

Kategori objek kelima adalah objek bumi bangunan yang difungsikan sebagai tempat untuk badan atau perwakilan organisasi yang bersifat internasional. Karena ini merupakan hal besar, makan ketetapan ditentukan langsung oleh Menteri Keuangan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa dasaran yang dipakai untuk pengenaan pajak jenis ini? Jika iya, jawabannya ada pada Nilai Jual Objek Pajak atau yang terkenal dengan singkatan NJOP.

Pada materi Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai atau harga pasar yang diterapkan untuk transaksi jual beli petak tanah. Nilai atau harga pasar ini ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari bupati atau walikota dimana tempat tanah berada.

Untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak tidak bisa sembarang, ada banyak faktor yang harus dilibatkan. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Bumi faktor yang dilibatkan adalah letak tanah, pemanfaatan tanah, peruntukan tanah, serta kondisi lingkungan tanah tersebut.

Sedangkan dasar untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan melibatkan material atau bahan penyusun bangunan, rekayasa, letak, serta kondisi lingkungan bangunan itu sendiri. Itu dasar ketika terjadi kamu melakukan transaksi jual beli, tapi bagaimana jika itu tidak terjadi?

Ada 3 dasar penetapan ketika menentukan Nilai Jual Objek Pajak tanpa transaksi jual beli. Dasar pertama adalah perbandingan harga terhadap objek lain yang mendekati nilainya. Dalam artian objek masih memiliki fungsi sejenis dengan lokasi yang berdekatan.

Dasar kedua adalah Nilai Perolehan Baru yang dihasilkan dari perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dikurangi dengan penyusutan nilai objek pajaknya. Dan dasar terakhir adalah Nilai Jual Pengganti yang merupakan hasil produk pajak yang nilainya dihasilkan dari objek pajak itu sendiri.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NJOPTKP merupakan sebutan lain yang memiliki arti dan erat hubungannya dengan pajak jenis ini. Perannya adalah sebagai ambang batas maksimal Nilai Objek Pajak yang tidak kena pajak atas bumi dan bangunan tersebut. Nominal yang ditetapkan di setiap wilayahnya juga berbeda, tergantung kondisinya.

Walaupun berbeda, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 menetapkan ambang nominal tertinggi yaitu sebesar Rp12.000.000,-. Penerapan ini terikat dengan 2 ketentuan yang berlaku secara luas.

Ketentuan yang pertama adalah setiap subjek pajak mendapatkan pengurangan atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebanyak sekali dalam kurun waktu setahun pajak. Ketentuan lainnya ketika subjek pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan hanya satu objek pajak.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Istilah lain yang terikat dengan jenis pajak yang satu ini adalah Nilai Jual Kena Pajak atau disingkat sebagai NJKP. Istilah ini memiliki peran untuk dasar perhitungan kategori pajak kebendaan ini. Nilai Jual Kena Pajak merupakan nilai jual objek yang terhitung pada perhitungan akhir pajak terutang, istilah lainnya berupa assessment value.

Nilai Jual Kena Pajak merupakan bagian dari Nilai Jual Objek Pajak yang persentasenya diatur langsung dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku. Persentase yang ditetapkan untuk objek perkebunan, pertambangan, serta kehutanan berada di angka 40%.

Lain dari tiga objek pajak tersebut di atas, maka persentase Nilai Jual Kena Pajak tergantung besaran Nilai Jual Objek Pajak. Jika nilainya lebih besar dari Rp1.000.000.000,- maka persentase Nilai Jual Kena Pajaknya adalah 40%. Namun apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari angka tersebut, maka persentase Nilai Jual Kena Pajaknya sebesar 20%.

Perhitungan Nilai Pajak

Setelah mengetahui prosedur dan istilah-istilah yang ada pada pajak ini, kamu juga harus tahu cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. Penasaran bagaimana cara menghitungnya? Secara garis besar, perhitungannya hanya mengalikan 0.5% dari Nilai Jual Kena Pajak.

Sebagai contoh, misalkan sebidang tanah seluas 100m2 dengan bangunan seluas 40m2. Taksiran harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000,-/m2 dan taksiran harga bangunan adalah Rp500.000,-/m2. Jadi berapa nominal PBB yang harus dibayarkan dari aset yang kamu miliki tersebut?

Langkah pertama adalah menghitung detail Nilai Jual Objek Pajaknya. Nilai tanah adalah 100m2 dikalikan Rp1.000.000,-/m2 yaitu Rp100.000.000,-. Nilai bangunan adalah 40m2 dikalikan Rp500.000,-/m2 yaitu Rp20.000.000,-.

Total Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai tanah ditambahkan nilai bangunan, Rp100.000.000,- ditambah Rp20.000.000,- yaitu Rp120.000.000,-. Selanjutnya mencari Nilai Jual Kena Pajak, karena nominalnya kurang dari Rp1.000.000.000,- maka persentase yang diterapkan adalah 20%. Jadi, 20% dari Rp120.000.000,- adalah Rp24.000.000,-.

Setelah ketemu Nilai Jual Kena Pajak sebesar Rp24.000.000,-, maka langkah terakhirnya adalah mencari 0.5% dari nominal tersebut. Nilai 0.5% dari 24.000.000,- adalah Rp120.000,-. Jadi dengan kepemilikan tersebut, PBB yang wajib kamu bayarkan senilai Rp120.000,-.

Cukup mudah kan untuk menghitung besaran pajak yang harus kamu bayarkan? Nominalnya juga tidak seberapa jika dibandingkan aset yang kamu miliki. Namun manfaat yang kamu berikan pada negara tentunya sangat berarti.

Memeriksa Tagihan Secara Berkala

Jika kamu tidak yakin dengan angka perhitunganmu, kamu bisa mengambil tagihan pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT. Kamu bisa cek Pajak Bumi dan Bangunan secara berkala di kecamatan, kelurahan, atau kantor pajak terkait.

Jangan sampai lupa ya, karena sistem denda akan diberlakukan jika kamu telat membayar pajak. Hal ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 dengan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Canggihnya, di era yang serba digital ini semua hal serba dipermudah dengan akses tagihan secara online. Kamu juga bisa melacak tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui rekap data tersebut secara rinci. Namun sayangnya fitur website ini belum bisa dinikmati oleh beberapa daerah.

Jadi, apakah segala pertanyaan tentang Pajak Bumi dan Bangunan terjawab dalam ulasan yang ada di artikel ini? Tentunya sedikit banyak kamu mengetahui dasar hukum, subjek dan objek pajak, istilah-istilah terkait, hingga cara menghitungnya.

Nah jika kamu menganggap informasi ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk membagikan ke teman dan kerabatmu. Mari saling mengingatkan untuk menjadi warga Indonesia yang baik dengan tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com