Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Mengenal Pajak Penghasilan sebagai Bagian dari Kewajiban Wajib Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh wajib pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Wajib pajak adalah mereka yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan negara.

Wajib pajak membayar kewajiban tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang sudah termasuk wajib pajak. NPWP merupakan wajib sebagai kelengkapan administrasi dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Pengajuan pembuatan NPWP saat ini sudah cukup mudah. Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan pelayanan online bagi masyarakat. Hal ini tentu saja sangat membantu bagi karyawan yang harus bekerja. Untuk kartu NPWP dapat diambil langsung ke KPP terdekat atau dikirim melalui layanan Pos.

Jenis Pajak di Indonesia

Di Indonesia dikenal adanya pajak pemerintah pusat dan daerah.

Pajak Pemerintah Pusat

Pajak pemerintah pusat di Indonesia terdiri dari:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
  4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebagian pengelolaan PBB sejak tahun 2012 sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah.

Pajak Pemerintah Daerah

Pajak daerah masih dibedakan lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

  • Pajak Provinsi terdiri dari:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok
  • Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Parkir
  7. Pajak Air Tanah
  8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  9. Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan
  10. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Dari banyaknya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, salah satu pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban pajak pada pajak penghasilan bersifat melekat wajib pajak bersangkutan sehingga pembayaranya tidak dapat diwakilkan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang wajib diketahui bagi kamu yang sudah mulai bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Pajak penghasilan merupakan pajak yang penting bagi pekerja karena berkaitan dengan tanggung jawab kamu sebagai wajib pajak.

Definisi Pajak Penghasilan atau yang biasa disingkat dengan PPh dapat ditemukan pada UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh adalah pungutan atas nilai yang dikenakan kepada seorang individu, perusahaan, atau badan hukum lain terhadap penghasilan yang diperoleh.

Jenis Pajak Penghasilan

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus kamu ketahui, yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Merupakan wajib pajak yang dikenai tarif pajak berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Contohnya adalah jumlah penghasilan bruto, besar dana pensiun, tunjangan jabatan, tanggungan, dan hal lain yang disebutkan di UU.

2) Wajib Pajak Badan

Beberapa badan yang dikenai tarif pajak adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma (Fa), dan yang lainnya. Pajak Penghasilan ditarik berdasarkan besaran laba yang diterima oleh badan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan di Indonesia. Jenis pajak ini dapat diketahui dari UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis pajak yang ada dalam UU tersebut adalah PPh 21, PPh, PPh 23, PPh 26, PPh 29, dan Pasal 4 ayat 2.

Berikut ini merupakan penjelasan terhadap berbagai jenis pajak yang telah disebutkan di atas:

1. Pajak Penghasilan 21

Disebut sebagai pajak penghasilan 21 karena jenis pajak ini tertuang pada pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Pajak ini merupakan potongan nilai terhadap penghasilan dari pekerjaan yang berupa jasa, atau kegiatan dengan nama. Penghasilannya berupa yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Pengurangan PPh 21 menurut undang-undang terkait dilakukan oleh :

  1. Pengusaha kerja yang membayar. Pembayaran dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan.
  2. Bendahara yang bertugas dari instansi pemerintah yang membayar.
  3. Pengelola dana pensiun atau badan lain, yang mengurus pembayaran uang pensiun dan pembayaran lain.
  4. Badan yang bertugas untuk membayar honor atau pembayaran lain sebagai bentuk imbalan.
  5. Penyelenggara, yang akan melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya.

2. Pajak Penghasilan 22

Tertuang dalam pasal 22 UU Pajak Penghasilan. Pajak ini merupakan pajak yang diberikan kepada jenis badan usaha tertentu. Badan usaha tersebut dapat berupa badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang menjalankan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dimaksud berupa ekspor, impor dan re-impor.

Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis PPh 22 adalah penyerahan barang, kegiatan impor, serta pembelian barang dengan golongan sangat mewah.

3. Pajak Penghasilan 23

Pajak yang dijelaskan pada pasal 23 UU Pajak Penghasilan ini dijelaskan sebagai potongan nilai yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, dan rewards. Namun, pajak ini harus merupakan penghasilan lain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak pada pajak penghasilan 23, akan dikurangi sebanyak 15%. Pengurangan ini dilihat dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan lain-lain.

Pendapatan ini juga dapat dipotong sebanyak 2% dari jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan jasa teknis, manajemen, konsultasi, dan jasa lainnya yang sebelumnya telah dikurangi oleh PPh Pasal 2.

4. Pajak Penghasilan 25

Pajak ini dijelaskan pada pasal 25 UU Pajak Penghasilan. Pembayaran cicilan pajak yang didapat dari total pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan merupakan pengertian Pajak penghasilan 25.

5. Pajak Penghasilan 26

Jenis penghasilan yang dikenakan oleh PPh 26 ini adalah seluruh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Berikut ini jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 26:

  1. Dividen
  2. Bunga
  3. Sewa
  4. Royalti
  5. Diskonto
  6. Penghasilan-penghasilan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan harta kekayaan
  7. Imbalan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan jaminan pengembalian utang
  8. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, pensiun, hadiah (rewards), dan pembayaran berkala lainnya
  9. Premi swap dan berbagai jenis transaksi lindung.

Besaran potongan pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20%.

6. Pajak Penghasilan 29

Wajib pajak yang dimaksud adalah Pribadi dan/atau WP badan. Pembayaran pajak penghasilan 29 ini sebagai akibat dari adanya PPh terutang dalam SPT tahunan. Pajak penghasilan yang ada jumlahnya lebih besar dari kredit pajak yang telah dipungut pihak lain dan yang sudah disetorkan oleh wajib pajak sendiri.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar seluruh kekurangan pembayaran pajak terutang. Hal ini harus dilakukan sebelum SPT pajak penghasilan yang baru untuk tahun berjalan disampaikan.

7. Pajak Penghasilan 4 ayat (2)

Pajak ini adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final.

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah investasi atau simpanan yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Subjek Pajak Penghasilan

1. Subjek pajak pribadi

Merupakan individu yang tinggal di daerah Indonesia. Atau dapat pula dianggap sebagai orang yang berada di wilayah Indonesia. Orang ini berada di Indonesia dengan total tinggal lebih dari 183 hari dan dalam tempo 12 (dua belas) bulan. Atau individu yang dalam suatu tahun pajak berdomisili di Indonesia serta berkeinginan untuk bertempat tinggal (menetap) di Indonesia.

Subyek pajak harta warisan belum dibagi

Sesuai dengan namanya, subyek ini merupakan harta warisan dari individu yang sudah meninggal. Namun, harta tersebut belum dibagi sehingga masih menghasilkan pendapatan. Maka pendapatan tersebut dikenakan pajak.

2. Subjek pajak badan

Merupakan wajib pajak berbentuk badan yang didirikan di Indonesia dan atau memiliki kedudukan di Indonesia. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang:

  • Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
  • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
  • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara
  • Bentuk usaha tetap (BUT), merupakan badan usaha yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak dari PPh berupa setiap tambahan nilai yang bernilai ekonomis. Tambahan ini diterima atau diperoleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau pun memperbanyak kekayaan bagi wajib pajak yang dimaksud.

Obyek pajak yang dimaksud dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh dihitung dalam jangka waktu satu tahun. Contoh dari obyek pajak ini adalah bunga, deviden, royalti, laba usaha, dan keuntungan mata uang asing.

Pengelompokan pajak penghasilan didasarkan pada besaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Ada beberapa rentang penghasilan dengan pajaknya masing-masing. Dibedakannya pembayaran pajak penghasilan berdasarkan rentang penghasilan agar tercapai keadilan kewajiban wajib pajak. Sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

Rentang Penghasilan dan Besar Pajak

Bagi wajib pajak perseorangan atau pribadi, rentang penghasilan dan besaran pajak yang dikenakan terhadap penghasilan terdapat pada pasal 17 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

  • Penghasilan kurang dari Rp 50.000.000,00 per tahun memiliki tarif pajak sebesar 5%.
  • Penghasilan antara Rp50.000.000,00 hingga RP 250.000.000,00 per tahun memiliki tarif pajak sebesar 15%.
  • Penghasilan antara Rp 250.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 per tahun memiliki tarif pajak sebesar 25%.
  • Penghasilan lebih dari Rp 500.000.000,00 memiliki tarif pajak sebesar 30%.

Jika seorang wajib pajak sudah memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria untuk membayar pajak namun tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Oleh sebab itu, jika kamu merasa sudah harus membayar pajak, segeralah membuat NPWP sebelum kamu harus membayar lebih tinggi.

Bagi wajib pajak badan, berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memiliki perhitungan tarif pajak sebagai berikut:

  • Jika omzet bruto kurang dari Rp4,8 Miliar per tahun maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 1%.
  • Jika omzet bruto ada pada rentang Rp4,8 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar per tahun maka akan dikenakan tarif pajak sebesar (0.25 – (0,6 Miliar / omzet bruto x penghasilan kena pajak).
  • Jika omzet bruto lebih dari Rp 50 Miliar per tahun maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.

Setiap aturan yang ada telah mengatur mengenai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak diharuskan menghitung, melaporkan, dan membayar setiap pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa perkantoran terkadang sudah menghitungkan pajak penghasilan karyawannya, jika seorang wajib pajak bekerja di kantor atau instansi tertentu.

Setelah membaca ulasan di atas, tentu saja kamu jadi mengetahui pentingnya pembayaran pajak bagi negara salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Begitu pentingnya hingga materi perpajakan ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Kamu dapat membantu teman-temanmu agar memahami perpajakan dengan menyebarkan tulisan ini di media sosial milikmu!

Ardo L
A banker. Expert on money management, personal financial and basic investment.