Moneyfazz
Home » Pajak » Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Kecurangan yang Sering Terjadi

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Kecurangan yang Sering Terjadi

Dari sekian banyak jenis pajak yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangatlah penting. Apalagi jika menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga, jika tidak dibayarkan maka akan menjadi masalah yang sangat krusial menyoal keuangan dan kelanjutan sebuah kerjasama. Apa sebenarnya PPN dan apa saja yang harus diketahui tentang pajak ini?

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan jenis pajak atau sejumlah nilai uang yang harus dibayar karena adanya sebuah transaksi. Baik itu barang ataupun jasa yang masuk kategori Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dari seorang wajib pajak maupun badan tertentu. Tapi pastikan kamu sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pembayaran dari pajak pertambahan nilai dikenakan pada transaksi sebuah perusahaan dilakukan oleh konsumen yang merupakan subjek pajak dari sebuah transaksi jual beli, sedangkan yang menyetorkannya adalah pihak penjual. Berbeda dengan wajib pajak yang wajib membayar pajak, subjek pajak belum punya kewajiban itu. Namun untuk PPN mereka harus membayarnya melalui penyedia barang dan jasa yang dibeli.

Dalam penerapannya, PPN mengacu pada Undang-Undang (UU) yang berlaku yaitu Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah. kemudian Nomor 18 tahun 2000 yang merupakan perubahan jilid dua dari UU sebelumnya, tujuan perubahan tersebut adalah untuk memaksimalkan sistem perpajakan dan income negara dari pajak.

Alasan Produk Harus Kena Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua produk dalam transaksi jual beli dikenakan PPN, hanya yang memenuhi alasan tertentulah yang harus membayar pajak tersebut. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN adalah sebagai berikut:

  1. Nilai Ekspor yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari pihak eksportir
  2. Nilai Impor yaitu dana yang dipakai untuk menghitung bea masuk suatu barang, yang ditambahkan dengan pungutan lain dengan aturan yang jelas tentang bea cukai Barang Kena Pajak (BKP).
  3. Harga jual barang yaitu biaya yang diminta oleh pihak penjual karena barang yang dijualnya masuk dalam kategori BKP.
  4. Uang Pengganti yaitu biaya yang diminta oleh pihak pengusaha karena memberikan BKP, ekspor BKP tidak berwujud, atau bisa juga ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
  5. Nilai Lainnya yaitu biaya yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan dari Menteri Keuangan

Produk Yang Kena Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua produk barang dan jasa masuk kategori BKP pajak pertambahan nilai barang dan jasa hanya yang memenuhi kriteria berikut inilah yang akan dibayarkan pajaknya.

– BKP dan JKP pada daerah distribusi produk oleh pengusaha

– Produk impor yang termasuk BKP

– JKP dari luar daerah pabean dari pengusaha

– Pembangunan yang luasnya melebihi 200 meter persegi dan berada di luar daerah pabean pengusaha.

– BKP tidak berwujud yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean perusahaan tertentu

– Biaya menyerahkan barang yang tidak masuk transaksi jual beli.

Berapa Tarif Pajak Pertambahan Nilai?

Besarnya pajak pertambahan nilai adalah yang harus dibayar sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Dalam Negeri

Untuk transaksi atau penyerahan di dalam negeri PPN biasanya dipungut 10 persen dari total harga produk.

2. BPK berwujud, tidak berwujud, serta ekspor JKP

Tarifnya adalah 0 % dan sudah tidak bisa diganggu gugat

3. Perubahan Jumlah PPN

Sesuai peraturan pemerintah, PPN bisa berubah menjadi lebih rendah menjadi 5 % atau lebih tinggi maksimal 15 persen.

Begini Tahap Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Ada lima tahap dalam proses pembayaran pajak pertambahan nilai dikenakan pada transaksi dan harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait di dalamnya. Berikut ini penjabarannya secara lengkap.

– Penjual dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memberikan BKP atau JKP kepada pihak pembeli, wajib meminta PPN dari pembeli. Nilainya adalah 10 persen dari nilai jual barang atau jasa yang ditransaksikan. Sebagai bukti PPN, PKP harus membuatkan Faktur Pajak atas PPN tersebut.

– Besarnya PPN yang disebutkan dalam Faktur Pajak merupakan nilai yang harus dibayar, atau masuk kategori hutang pajak oleh pembeli kepada PKP.

– PPN yang tercantum dalam Faktur pajak masuk dalam kategori pajak yang dibayar terlebih dahulu, tapi harus dipastikan produk yang diperjual belikan sesuai dengan jenis usaha PKP. Kalau tidak, maka akan lain lagi perhitungan dan tahapan pembayarannya.

– PPN yang dibayarkan akan menjadi Pajak Masukan dan tercatat dalam keuangan PKP. Jika Pajak Pertambahan Nilai barang mewah atau barang dan jasa lainnya tersebut lebih besar dari pajak yang dikeluarkan pada bulan pajak, maka selisihnya harus dibayarkan kepada negara melalui kantor pajak.

Jika pajak masukan nilainya melebihi pajak keluaran maka selisihnya akan jadi kompensasi pada pembayaran pada bulan berikutnya.

– Setelah proses pembayaran pajak pertambahan nilai dibayarkan, PKP wajib untuk memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai masa PPN pada kantor pajak. Sampai berakhirnya masa pajak tersebut.

Mau Menghitung Pajak Pertambahan Nilai? Begini Caranya

Ada cara mudah untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pihak penerima produk dari sebuah transaksi kena pajak. Baik itu untuk transaksi di dalam negeri maupun dengan jasa pihak asing. Bagaimana cara menghitungnya?

PPN Dalam Negeri

Seperti dijelaskan sebelumnya nilai PPN adalah 10 persen dari total harga produk baik itu barang maupun jasa. Jadi ketika pembeli membayar harga jual harus dilebihkan 10 persen sebagai PPN yang harus dibayar.

Contoh kasus 1:

PKP atas nama perusahaan ABCD menjual produknya kepada pihak pembeli perusahaan ZWXT senilai Rp 56.000.000. maka Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa yang harus dibayar oleh ZWXT adalah 10 persen dari Rp.56.000.000 tersebut yaitu sebesar Rp.5.600.000. Jadi saat melakukan pembayaran kepada PKP ABCD, uang yang harus dikeluarkan adalah Rp.56.000.000 + Rp.5.600.000 = Rp.61.600.000.

Contoh kasus 2:

Proyek A milik PKP Wiesnu memiliki nilai Rp.125.000.000 yang diberikan kepada PT. Sejahtera. Maka PPN yang harus dibayar adalah 10 persen dari Rp.125.000.000 yaitu Rp.12.500.000. proses pembayaran dengan Faktur Pajak perusahaan dengan melampirkan SPT.

PPN Jasa Luar Negeri

Di Indonesia banyak perusahaan yang menggunakan jasa dari luar negeri, contohnya jasa penerjemah, ahli konstruksi, dokter dan lain sebagainya. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas jasa luar negeri yang dikeluarkan sesuai dengan UU pajak pasal 4 ayat 1. Cara menghitungnya adalah 10% dikalikan jumlah dana yang harus dibayarkan kepada pemilik jasa.

Contoh kasus :

Perusahaan A menggunakan jasa trainer dari Australia dengan harga Rp500.000.000, maka PPN yang harus dibayarkan adalah 10% dari Rp.500.000.000 yaitu Rp.50.000.000. prosedur pembayarannya sama, yaitu bayar dimuka dengan membuatkan faktur pajak dan saat pelaporan ke kantor pajang harus dilengkapi dengan SPT.

Masalah Yang Sering Terjadi Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Tak selamanya pengurusan PPN mulus dan selesai sesuai yang diharapkan, baik oleh PJK maupun pembeli barang dan jasa dalam sebuah transaksi. Ada masalah yang kadang timbul dan menjadikan proses penghitungan hingga pembayaran terhambat, kebanyakan berasal dari pihak perusahaan yang menjual produk.

1. Tidak Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Masalah ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi bagi perusahaan baru yang ingin menghindari pajak besar. Biasanya masih menggunakan NPWP pribadi untuk melakukan transaksi, sehingga akan terkendala ketika proses pembayaran pajak pertambahan nilai barang dan jasa dilakukan, sebab nama PKP yang berupa perusahaan ternyata masih atas nama orang pribadi.

Dampaknya adalah proses akan semakin lama, karena pastinya perusahaan diminta untuk mengurus NPWP perusahaan sebelum melanjutkan proses pembayaran PPN terutama saat harus mengurus Faktur Pajak dan SPT.

2. Tidak Terdaftar Sebagai PKP

Ini lebih parah lagi, karena bisa saja tercatat sebagai transaksi yang illegal ketika penjual tidak terdaftar sebagai PKP. Alhasil proses transaksi juga akan terganggu sampai perusahaan mengurus PKP terlebih dahulu. Jadi ada baiknya jika kamu mau merintis perusahaan lengkapilah berkas pajak yang dibutuhkan.

3. Harga Produk Lebih Tinggi

Mau tidak mau jika produk yang diperjualbelikan masuk dalam kategori BKP, maka nilainya harus dinaikkan 10 persen untuk pembayaran PPN. Hal ini terkadang dikeluhkan oleh pembeli yang hanya memiliki anggaran pas-pasan. Bisa-bisa transaksi batal hanya gara-gara nilai jual terlalu tinggi.

4. Tidak Punya SPT

Tak sedikit perusahaan yang lupa mengurus laporan keuangan tahunan, sehingga berdampak pada proses transaksi jual beli yang mengharuskan adanya pajak pertambahan nilai. Dampaknya adalah proses transaksi akan molor hingga pihak perusahaan menuntaskan laporan keuangan dan siap untuk dilaporkan ke kantor pajak.

Hindari Kecurangan Pembayaran PPN

Yang namanya kecurangan pastinya akan berimbas pada masalah hukum, apalagi kalau sudah menyangkut penyelewengan uang termasuk pajak. Salah satu hukuman yang bisa diterima penyeleweng pajak adalah hukuman penjara hingga 4 tahun lebih dan denda miliaran rupiah, kamu tak mau seperti itu bukan? makanya hindari kecurangan PPN yang sering terjadi ini!

1. Faktur Pajak Fiktif

Tak sedikit pengusaha jahil yang berusaha melakukan tindakan kriminal di bidang perpajakan dengan membuat faktur pajak fiktif. Dia berupaya meminimalisir jumlah PPN dengan menuliskan angka yang lebih kecil dari jumlah PPN yang sebenarnya harus dibayar. Bahkan banyak yang sengaja bekerjasama dengan pihak pembeli agar sama-sama untung.

2. Tidak Mencantumkan PPN

Mengelabui sistem pajak, dengan memasukkan kategori produk yang diperjualbelikan sebagai bagian barang tidak kena pajak. Ini merupakan salah satu kecurangan yang juga pernah terjadi, dan berakibat kerugian negara yang tidak sedikit. Tapi tak sedikit pula yang ketahuan dan akhirnya diproses secara hukum.

3. Laporan Keuangan Palsu

Ini memang sering juga dilakukan perusahaan untuk menghindari membayar pajak yang nilainya fantastis. Terkadang kecurangan ini susah diungkap karena sudah ditata rapi oleh manajemen perusahaan. Tapi kalau sampai ketahuan maka penjara adalah solusi akhir, karena menyangkut pencucian uang dan pemberian data palsu kepada pihak tertentu.

Dengan mengetahui semua hal tentang pajak pertambahan nilai, setidaknya kamu bisa jadi lebih cerdas dalam menyikapi setiap hal yang menyangkut perpajakan. Terutama bagi kamu yang memiliki usaha skala besar dengan jenis produk BKP atau JKP, karena semakin paham kamu tentang kewajiban membayar pajak maka kamu akan terhindar dari masalah keuangan di masa yang akan datang.

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com