Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Apa Itu Pajak Progresif? Ini Pengertian dan Perhitungannya

Seperti yang sudah banyak diketahui salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak sebagai kontribusi pembiayaan operasional negara. Untuk itu kamu juga harus memahami jenis-jenis pajak sebagai upaya memunculkan kesadaran taat pajak. Salah satunya adalah tentang pajak progresif. Simak ulasan berikut!

Pengertian Pajak Progresif

Besaran pajak adalah tarif sebesar sekian persen yang telah ditentukan oleh pemerintah atas suatu obyek pajak. Jumlah tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan merupakan tanggung jawab seorang WNI Wajib Pajak. Tarif pajak nilainya berbeda-beda sesuai objeknya.

Besaran pajak secara struktural terbagi menjadi empat kategori dan salah satunya adalah progresif. Artinya persentase tarif pajak akan kian meningkat seiring bertambahnya jumlah obyek pajak atau Dasar Pengenaan Pajak. 

Menurut sistem perpajakan di tanah air ada dua macam pajak yang menganut struktural progresif, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Penghasilan. Sementara yang menjadi subjek pajak adalah pemilik kendaraan dan orang dengan jumlah penghasilan sesuai ketentuan.

Perhitungan Pajak Progresif

 

Berikut ini adalah perhitungan tarif progresif pajak untuk obyek berupa PPh (Pajak Penghasilan) dan kendaraan.

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Ketentuan tentang tarif pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi, adalah 

  1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya adalah 5%.
  2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp50 juta sampai Rp250 juta, tarif pajaknya adalah 15%.
  3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp250 juta sampai Rp500 juta, tarif pajaknya adalah 25%.
  4. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp500 juta, tarif pajaknya adalah 30%.
  • Pajak Kendaraan

Pemerintah menetapkan sistem progresif pada pajak kendaraan bermotor mempunyai dua tujuan. Pertama adalah untuk menambah penerimaan daerah, dan yang kedua untuk mereduksi tingkat kemacetan. Ini dilakukan dengan meminimalkan jumlah kendaraan bermotor pribadi .

Sebelum menghitung pajak kamu harus mengetahui dulu DPP (Dasar Pengenaan Pajak) kendaraan. Yang menentukan nilai DPP adalah masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan harga kendaraan di pasaran. Selain itu ada pula faktor lain yang berdampak pada nilai kendaraan, misalnya kondisi jalan.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan perkalian dari dua faktor utama, yaitu:

  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
  2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif pajak kepemilikan kendaraan kedua terdiri dari dua kategori, yaitu:

Kendaraan bermotor roda dua

Kendaraan bermotor roda dua tarif pajaknya mencapai paling sedikit 1% dan paling banyak 2%. Kemudian untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya yang dimiliki Wajib Pajak dikenai pajak paling sedikit 2% dan paling banyak 10%.

Kendaraan bermotor roda empat

Pajak mobil paling sedikit besarannya adalah 1,5% dan paling banyak 4%. Berikutnya untuk kepemilikan kendaraan kedua beban pajaknya sebesar 2%, ketiga sebesar 2,5%, keempat dan seterusnya sebesar 4%.

seperti yang telah disinggung sebelumnya ketentuan tarif pajak berada di tangan pemerintah daerah sesuai UU No 36 tahun 2008. Inilah sebabnya nilai yang dibayarkan Wajib Pajak di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan sangat mungkin berbeda.

Cara mengetahui mobil kena pajak progresif adalah dengan melihat kode berupa angka 002, 003, atau 004 pada STNK bagian atas. Kode 002 di STNK artinya kamu telah melunasi tagihan pajak kedua, dan demikian seterusnya.

Batasan Pajak Progresif Kendaraan

Dari ulasan di atas kerap timbul pertanyaan batasan kepemilikan kendaraan yang terkena beban obyek pajak.

Hal ini dijelaskan pada  Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Singkatnya beban pajak kepemilikan kendaraan berupa mobil atau motor adalah sesuai nama serta alamat yang sama. Artinya kamu tidak akan terkena beban pajak jika kendaraan kedua dan seterusnya didaftarkan atas nama orang lain yang tentunya dengan alamat yang juga berbeda.

Jadi tidak benar jika kamu punya 1 mobil dan 1 motor kena pajak progresif karena obyek pajaknya berbeda. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah skema progresif ini tidak berlaku bagi kendaraan transportasi publik dan kendaraan dinas milik pemerintah.

Untuk menghitung tarif pajak kendaraan rumus yang digunakan adalah:

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) = NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) X Bobot  sesuai PerGub dan bukannya nilai jual di pasaran

Rumus yang berlaku untuk menghitung pajak bagi kendaraan bermotor yang dikendarai selain di jalan umum hanya NJKB saja. Ini misalnya kendaraan air serta kendaraan dengan peralatan besar dan berat.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Perda DKI No. 8 Tahun 2010 penerapan pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta, adalah: 

  • 1,5%: kepemilikan kendaraan bermotor pertama;
  • 2%: kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
  • 2,5%: kepemilikan kendaraan bermotor ketiga; dan
  • 4%: kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.

Melaporkan Pajak Progresif Kendaraan

 

Setelah mengetahui cara rumus pajak kendaraan progresif segera hitung pajak kamu dan bayarkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Bila kamu berniat menjual kendaraan, agar tidak lagi terbebani pajak ini lakukan pemblokiran STNK. 

Ini dapat dilakukan dengan memproses Balik Nama Kendaraan kepada pembeli. Berikut ini tata caranya:

  1. Kamu perlu membuat surat pernyataan jual beli kendaraan yang dilampiri materai Rp6000,00 serta foto copy KTP, Kartu Keluarga, dan STNK. Bila tak sempat mengkopi STNK cukup sertakan jenis kendaraan serta nomor polisi. 
  2. Serahkan surat pernyataan tersebut pada kantor Samsat terdekat dengan kelengkapannya. Berikutnya petugas akan melakukan pemblokiran dan pemilik baru wajib segera melakukan balik nama.

Proses blokir STNK  pada Samsat tak membutuhkan waktu yang lama asalkan dokumen yang kamu sertakan sudah lengkap.

Tips Menghindari Pajak Kendaraan Progresif 

 

Yang namanya pajak walaupun manfaatnya akan kembali kepada kita, tetapi tak dipungkiri memang menjadi beban. Jika kamu ingin membeli lebih dari satu kendaraan bermotor, namun enggan menanggung pajaknya tak perlu khawatir karena ada cara-cara positif yang bisa kamu coba.

Membuat Kartu Keluarga terpisah

Kalau kamu sudah berpasangan namun masih tinggal bersama orangtua segeralah mengajukan pemisahan Kartu Keluarga. Ini akan mencegah pemilik   terkena pajak kendaraan progresif karena alamat yang terdaftar pada STNK sama.

Mengurus sertifikat rumah terpisah

Di Indonesia bukan hal yang aneh jika sebuah rumah ditinggali beberapa keluarga. Jika demikian jumlah kendaraan pun pasti banyak dan ini berpeluang terbeban pajak. Solusinya adalah dengan mengurus pemecahan sertifikat rumah.

Setelah itu kamu tinggal mengurus pengajuan pergantian alamat ke kantor Samsat terdekat sesuai bagian rumah masing-masing.

Menggunakan transportasi umum

Inilah cara paling mudah, murah, dan praktis untuk menghindari pajak. Dengan memilih menggunakan kendaraan umum kamu tak perlu lagi membeli kendaraan tambahan. Jadi lebih hemat, bukan? Keuntungan lainnya adalah kamu turut berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan kemacetan.

Cara dan Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan

 

Jangan enggan mengurus pembayaran pajak apalagi bila sampai lupa hingga melebihi batas waktu karena kamu bisa terkena denda. Lagi pula membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah hal yang rumit. Inilah langkah-langkahnya.

Mempersiapkan berkas

Berkas-berkas yang harus dibawa ke kantor Samsat adalah fotokopi KTP, fotokopi STNK, dan fotokopi BPKB. Selain berkas fotokopi jangan sampai lupa membawa dokumen aslinya.

Mengambil formulir

Untuk membayar pajak kendaraan ambillah formulir terlebih dahulu di loket dan isi sesuai permintaan. Salah satu poin isian mencakup nomor KTP serta STNK. Setelah selesai lampirkan berkas-berkas yang disebutkan di atas dan kamu akan mendapat slip pembayaran.

Membayar pajak di kasir

Setelah melakukan pemberkasan berikutnya adalah melakukan pembayaran pajak di kasir sesuai urutan antrian.

Mengambil STNK

Jika sudah melunasi pembayaran pajak kamu tinggal mengambil STNK yang baru. Tunggulah sampai nama kamu akan dipanggil dan jangan lupa meminta kembali KTP serta STNK lama dari petugas.

Selain  pembayaran tahunan, kamu juga harus melakukan pembayaran 5 tahunan. Caranya pada prinsipnya sama saja, tetapi kamu perlu melakukan pemeriksaan fisik kendaraan, yaitu dengan pengambilan nomor mesin. Tidak perlu dilakukan sendiri karena ada petugas khusus untuk peraturan ini.

Setelah melakukan pembayaran pada kasir dan mengambil STNK kamu juga akan mendapatkan plat nomor kendaraan yang baru yang harus segera dipasang.

Rencana Penerapan Pajak Progresif Tanah

Beberapa waktu yang lalu sempat ramai diberitakan tentang rencana pemerintah untuk menetapkan pajak progresif tanah. Subjek pajaknya adalah siapapun yang mempunyai lebih dari sebidang lahan. Banyak pihak yang bereaksi atas program tersebut mulai dari masyarakat umum, akademisi, serta praktisi. Rencana tersebut pada akhirnya memang dibatalkan setelah menuai protes besar terutama dari dunia usaha.

Jika sungguh-sungguh diberlakukan tentu pengusaha harus menanggung pajak yang sangat besar. Tujuan pemerintah memberlakukan progresif pajak untuk lahan sebenarnya bertujuan untuk mengupayakan pemanfaatan tanah yang semakin optimal. Keberadaan aturan baru ini juga untuk mencegah spekulan, misalnya pada lokasi yang akan menjadi ibukota baru nanti.

Fiscal policy demikian ini diharapkan akan mengantisipasi kondisi tersebut sehingga lebih netral. Terkait besarnya penetapan tarif pajak untuk tanah rencananya akan dibicarakan setelah selesainya pembahasan RUU. Meski begitu diprediksi sistem pemberlakuan pajak sebagaimana progresif pajak kendaraan.

Tidak hanya mengatur penetapan pajak baru untuk kepemilikan lahan kedua, ketiga, dan seterusnya, kebijakan tersebut juga menyasar lahan strategis. Ini contohnya lahan yang dekat dengan pusat transportasi umum (stasiun, terminal, dst) akan mendapat beban pajak yang lebih tinggi. Yang dikatakan dekat di sini adalah pada jarak mulai 800 meter hingga 1 km.

Kesimpulan

Pada akhirnya nanti diharapkan terjadi rasionalisasi sehingga kawasan pinggiran terkena pajak yang lebih murah dibandingkan pusat kota. Pembatalan aturan pajak tersebut tentu saja merupakan angin segar bagi para pebisnis properti. Sementara bagi pemerintah merupakan resiko tersendiri mengingat peluang pendapatan pajak yang telah diprediksi sebelumnya ternyata tak terealisasi. Nah bagaimana dengan kamu?

Apakah kamu setuju pajak progresif juga diberlakukan untuk tanah selain kendaraan dan penghasilan? Semoga informasi tentang hal ini bermanfaat. Jangan lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik sekaligus Wajib Pajak. Kamu bisa membagikan artikel ini ke media sosial agar semakin banyak orang yang mengerti tentang pajak dan mau membayar pajak tepat kamu.

Ardo L
A banker. Expert on money management, personal financial and basic investment.