Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

Pemerintah Persilahkan Mudik, Asal Warga Punya Surat Ini!

Jakarta – Larangan mudik mulai berlaku sejak 24 April 2020 lalu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah memberikan kelonggaran untuk warga yang mudik dalam keadaan urgensi.

Seperti diketahui, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah lewat Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 telah berlaku hampir satu minggu ini. Meski begitu menurut keterangan Kakorlantas Polri Irjen Istiono,  warga masih  diperbolehkan untuk mudik bila kondisinya darurat.

Ini juga perlu dibarengi dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh lurah setempat.

Lebih lanjut Istiono menyampaikan lewat laman resmi Divisi Human Polri, keadaan mendesak yang disebutkan seperti keluarga sakit, meninggal atau istri hendak melahirkan bisa mendapatkan toleransi dari petugas.

Namun untuk alasan diluar dari keadaan darurat tersebut, apalagi mudik dengan alasan tidak memiliki pekerjaan maka Polri akan melakukan pendataan dan langsung memberikan bantuan sosial, Selasa(28/4/2020).

Dikutip dari liputan6.com, Istiono mengungkapkan, “Lagi disisir masyarakat yang tak punya pekerjaan kemudian tak kebagian bansos gimana, di wilayah paling ujung termasuk Polri menyiapkan 25 ton beras di sana bagi masyarakat yang kelaparan. Polri akan proaktif memberikan bantuan ke masyarakat”, ungkapnya.

Sementara itu menurut Kepala BNPB, Agus Wibowo menyampaikan, ada sejumlah pihak yang bisa menerbitkan surat keterangan warga yang diperbolehkan mudik.

“Ada diskresi (untuk situasi-situasi tertentu). Jadi bisa ke Dinas Perhubungan, Polres, atau Gugus Tugas [tingkat] terendah,” ujar Agus, Rabu(29/4/2020), kemarin.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, harus ada diskresi dari pihak yang berwenang di lapangan untuk pertimbangan pada situasi-situasi genting yang jadi alasan warga mudik.

Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin yang dihubungi secara terpisah menyatakan, para warga yang mudik dengan alasan darurat harus bisa meyakinkan petugas di lapangan.

Ini sebabnya, surat keterangan yang dilampirkan harus bisa meyakinkan petugas saat warga dicegat.

Lanjut Benyamin, surat keterangan tersebut mestinya tidak boleh dari RT/RW setempat saja karena tidak menjamin 100%. Bisa saja RT/RW berbohong. Maka dari itu, Benyamin menyarankan untuk meminta surat keterangan ke BNPB.

Benyamin juga tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik selama wabah virus Covid-19 masih berlangsung.

Per Rabu (29/4/2020) yang merupakan hari kelima penerapan larangan mudik di seluruh jalur  Pulau Jawa, setidaknya ada sekitar 12.000 kendaraan yang sudah digagalkan mudik. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan pribadi, roda dua dan roda empat serta kendaraan umum.

Namun yang paling banyak melakukan pelanggaran sejauh ini adalah mobil pribadi. Daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Cikarang Barat.

Untuk itu Polri tetap memeriksa setiap kendaraan yang lewat di titik-titik penyekatan. Guna antisipasi akan adanya pemudik yang melakukan berbagai modus mudik, seperti bersembunyi di truk, naik kontainer, dan masih banyak lagi.