Cek sekarang! Harga emas hari ini paling update

PP Tapera Jadi Pendongkrak Sektor Properti Di Tengah Corona

BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Adanya BP Tapera ini ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia yang bekerja mampu memiliki hunian yang layak.

Sebelumnya BP Tapera ini adalah BAPERTARUM-PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Atau tabungan perumahan yang dikhususkan untuk PNS.

Asal dana dari BP Tapera ini secara aturannya berasal dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5% dan berasal dari badan usaha yang mempekerjakan sebesar 0,5%.

Yang bisa mengikuti BP Tapera ini tidak hanya lingkup pegawai negeri saja namun nantinya BP Tapera ini akan menyasar sampai ke pekerja swasta juga. Namun menurut pemerintah BP Tapera ini bakal membutuhkan waktu sekitar 7 tahun agar seluruh lapisan usaha ikut dalam program ini.

Mengingat pertumbuhan bisnis properti saat ini maka dana yang dibutuhkan untuk membelinya dan dipergunakan untuk hunian pasti akan butuh dana yang sangat tinggi. Dengan tingginya jumlah masyarakat utamanya para pekerja yang belum memiliki hunian yang layak maka BP Tapera ini bakal sangat membantu.

Diluncurkan pada saat masa krisis corona secara timing sangat tepat walaupun belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disesuaikan dengan PP No 25 Tahun 2020 yang mengatur Tapera, BP Tapera harus segera dibentuk setelahnya.

Diperkirakan BP Tapera akan memberlakukan potongan gaji ini mulai pada tahun pada tahun 2021. Untuk bagian Bank Kustodian, BRI dipercaya sebagai pengelola dananya. Kemudian OJK akan mengawasi seluruh kegiatan transaksi dan simpanan peserta agar tetap aman.

Namun kemunculan BP Tapera ini tidak serta merta disambut baik oleh semua pihak. Salah satunya muncul penolakan dari Serikat Pekerja dan Buruh.

Ketua Apindo Johnny Darmawan dilansir dari tempo mengatakan bahwa, BP Tapera sebenarnya tidak usah menyasar pekerja swasta. Anggapannya adalah di BP Jamsostek sudah ada iuran untuk perumahan.

Kalau seluruh pekerja yang sudah ikut BP Jamsostek dipaksa ikut program ini berarti pemerintah memaksakan dualisme pada pengelolaan perumahan yang ini tidak perlu.

Lainnya adalah terkait tidak diikutsertakan asosiasi pekerja maupun buruh dalam pembentukan PP Tapera ini. Sehingga seluruh asosiasi pekerja maupun buruh akan menuntut kejelas daripada program yang dirasa bakal memberatkan pekerja maupun buruh ini.

Munculnya BP Tapera ini tentu juga bisa memunculkan gairah para investor domestik maupun asing untuk menaruh asetnya pada sektor properti. Hal ini dapat dilihat dari menguatnya sektor properti pada penurunan IHSG kemarin.

Sektor properti benar-benar menjadi salah satu pendongkrak IHSG dengan kenaikan 6,025 poin pada penutupan perdagangan pekan awal Juni. 

Mengesampingkan kabar pro maupun kontra yang ada, BP Tapera adalah terobosan yang cukup bagus. Namun memang ada beberapa kebijakan yang harus benar-benar dijelaskan lebih rinci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.