Moneyfazz
Home » Berita Utama » Sanksi Dan Denda Bagi Pengendara Pelanggar PSBB Jakarta

Sanksi Dan Denda Bagi Pengendara Pelanggar PSBB Jakarta

Pemprov DKI Jakarta akan tegas memberi sanksi dan denda bagi pengendara mobil, sepeda motor atau angkutan umum yang melanggar regulasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) denda tersebut meliputi sanksi administratif, kerja sosial hingga penderekan.

Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020. Terkait Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Lebih lanjut adanya Pergub ini bertujuan untuk tiga hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing dan penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Selanjutnya memberikan kepastian hukum bagi pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB dan yang terakhir pengoptimalan untuk pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona.

Sanksi untuk pengguna mobil pribadi yang membawa penumpang lebih dari 50% dan tidak mengikuti protokol kesehatan akan dikenakan denda administratif, kerja sosial hingga penderekan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1 terkait Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang.

Sementara untuk pengguna motor ketentuannya diatur dalam Pasal 14. Yakni sanksi denda serta kerja sosial untuk membersikan sarana fasilitas dan penderekan.

Dan untuk angkutan umum yang melanggar aturan PSBB diatur dalam Pasal 15. Isinya berupa denda dari Rp. 100.00 hingga Rp. 500.000 dan juga sanksi seperti membersihkan sarana hukum hingga penderekan kendaraan.

Di sisi lain, sanksi tidak hanya berlaku pada kendaraan yang melanggar PSBB saja tapi juga untuk perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal ini masih diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020. Aturan ini termasuk untuk perusahaan yang bergerak di 7 sektor yang dikecualikan selama PSBB namun untuk hal berbeda.

Aturan mengenai perusahaan yang nekat buka tercantum dalam Pasal 6 Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 30 April 2020 lalu.

Untuk penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja dan denda administratif paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 10 juta.

Sedangkan untuk aturan kepada perusahaan di bidang yang dikecualikan soal PSBB ini adalah terkait penerapan protokol kesehatan selama wabah virus corona.

Jika perusahaan tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan maka ada sanksi berupa denda hingga mencapai Rp 50 juta.

Sementara itu, sanksi juga akan diberikan kepada kegiatan proyek yang melanggar PSBB. Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan untuk semua proyek konstruksi di Jakarta wajib membatasi aktivitas pekerja selama PSBB.

Pimpinan proyek wajib melaksanakan protokol kesehatan pada lokasi pekerjaannya. Pergub-nya masih sama yaitu Nomor 41 Tahun 2020.

Sanksi pertama yang dilakukan yaitu berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp 25 juta.

Jika masih melanggar juga Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek. Penyegelan ini akan dilakukan hingga penerapan PSBB berakhir di Jakarta.

Adapun pemberian sanksi langsung dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Tansmigrasi dan Energi DKI Jakarta yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 2.



Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com