Moneyfazz
Home » Pajak » Mengenal Lebih Jauh Subjek Pajak dan Objek Pajak di Indonesia

Mengenal Lebih Jauh Subjek Pajak dan Objek Pajak di Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kamu wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap jenis pajak yang ada di Indonesia telah ditetapkan secara rinci terkait subjek dan objek pajaknya. Tapi, apakah kamu sudah mengerti apa itu subjek dan objek pajak?

Secara sederhana, subjek pajak merupakan pelaku perorangan, pribadi, atau entitas yang ditentukan sebagai wajib pajak. Sedangkan yang dimaksud objek pajak adalah sumber perolehan atau pendapatan yang dikenai hitungan pajak sesuai aturan. Yuk pelajari lagi macam-macam subjek dan objek pajak!

Subjek Pajak

Jika dikelompokkan berdasarkan tempatnya subjek pajak terdiri atas 2 jenis, yaitu subjek pajak domestik dan subjek pajak asing. Berikut beberapa penjabaran lebih lanjut yang bisa kamu jadikan gambaran.

Pajak Domestik

Ada beberapa syarat yang melatarbelakangi seseorang disebut sebagai subjek pajak domestik. Syarat yang pertama adalah sebagai seorang individu yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama kurun waktu sedikitnya 183 hari dalam 12 bulan. Kasus lainnya adalah individu tersebut dalam satu tahun pajak berada dan berniat tinggal di Indonesia.

Syarat yang kedua ditujukan untuk badan yang didirikan dan berdomisili di wilayah Indonesia. Syarat yang ketiga ditujukan untuk warisan yaitu yang belum dibagi sebagai satuan unit, dalam kata lain menggantikan yang berhak.

Pajak Asing

Syarat pertama untuk subjek pajak asing adalah individu yang tidak berdomisili di Indonesia atau berada di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Individu tersebut sedang menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan melalui pendirian permanen di wilayah Indonesia.

Syarat kedua untuk badan yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi menjalankan bisnis atau kegiatan melalui usaha tetap di wilayah Indonesia. Badan tersebut masih termasuk sebagai subjek pajak asing karena masih terlibat dengan aktivitas bisnis di Indonesia.

Syarat ketiga yaitu perorangan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berada di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Perorangan tersebut menerima serta mendapatkan penghasilan dari Indonesia namun tidak dari aktivitas bisnis atau kegiatan melalui pendirian permanen di wilayah Indonesia.

Syarat terakhir adalah untuk suatu badan yang tidak berlokasi di Indonesia tetapi mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Badan tersebut bukan berupa aktivitas bisnis atau kegiatan melalui yang melalui pendirian permanen di Indonesia.

Objek Pajak

Setelah mengetahui terkait subjek pajak, kamu juga wajib mengetahui apa saja yang termasuk objek pajak dan bukan objek pajak. Kamu bisa menyimak penjabaran secara rincinya di bawah ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)       

Pajak Pertambahan Nilai atau yang akrab di telinga masyarakat dengan sebutan PPN adalah jenis pajak yang dibebankan kepada setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Dalam arti yang lebih sederhana, Pajak Pertambahan Nilai disetor oleh pihak lain yang bukan berperan sebagai penanggung pajak.

Pajak jenis ini biasanya bisa ditemui di tempat makan, minimarket, karaoke, dan lain-lain. Sebagai contohnya ketika kamu sedang makan malam di sebuah restoran, harga yang tertera pada nota yang kamu bayarkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Besaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 10% dari harga barang atau jasa yang kamu beli atau gunakan. Jadi ketika kamu membeli minuman seharga Rp10.000,- setelah dikenakan pajak kamu akan membayar sebesar Rp11.000,-.

Pelaku yang menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disingkat PKP. PKP yaitu pengusaha yang melakukan transaksi BKP atau JKP sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan Objek Pajak Pertambahan Nilai awalnya diatur secara rinci dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Namun mulai 1 Januari 2010 diamandemen menjadi Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang masih berlaku hingga detik ini.

Objek pajak PPN terdiri dari transaksi Barang Kena Pajak atau BKP dan layanan yang melakukan Jasa Kena Pajak atau JKP. Keduanya berada di daerah pabean dan dilakukan oleh pengusaha atau suatu badan usaha.

Selanjutnya pajak juga dikenakan ketika impor Barang Kena Pajak. Pengambilan manfaat dari BKP tidak berwujud dan pengambilan manfaat dari JKP yang berasal dari luar ke dalam daerah pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Ekspor Barang Kena Pajak baik berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak juga termasuk objek pajak Pertambahan Nilai. Dan terakhir adalah ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Apakah kamu sudah tahu jika barang-barang mewah seperti mobil, tas, jam tangan, dan barang-barang branded lainnya dikenakan pajak? Pajak yang bertanggung jawab dengan barang tersebut adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau terkenal dengan singkatan PPnBM.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa persentase paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200% dari harga jual. Masih bingung?

Begini, barang branded yang hanya dimiliki segelintir orang adalah aset yang jika dijual lagi akan bernilai tinggi. Penjualan ini nantinya akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan nominalnya tidak main-main.

Daftar Barang Kena Pajak mewah yang dibebankan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan persentase sebesar 20% berupa kelompok hunian. Hunian tersebut diantaranya adalah rumah mewah, apartemen, town house, kondominium, dan hunian sejenis yang berpotensi dijadikan tempat Badan Usaha dengan minimal nominal 10 miliar rupiah.

Daftar Barang Kena Pajak mewah yang dibebankan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan persentase sebesar 40% berupa kelompok balon udara dan kelompok peluru senjata api. Hal ini dikecualikan pada senjata yang digunakan untuk keperluan negara.

Daftar Barang Kena Pajak mewah yang dibebankan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan persentase sebesar 50% berupa helikopter, kelompok pesawat udara, dan kelompok senjata api. Hal ini juga dikecualikan untuk keperluan angkutan udara niaga dan keperluan negara.

Daftar Barang Kena Pajak mewah yang dibebankan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan persentase sebesar 75% berupa kapal pesiar mewah, termasuk yacht. Dalam hal ini juga dikecualikan jika termasuk dalam keperluan angkutan umum dan keperluan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sesuai namanya, Pajak Bumi dan Bangunan atau yang akrab dengan singkatan PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan yang berupa bumi dan bangunan. Hal konkret ini tertuang langsung pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Yang dimaksud istilah ‘Bumi’ pada kasus ini adalah permukaan bumi yang kamu bisa kelola, seperti sawah, ladang, dan juga kebun. Sedangkan istilah ‘Bangunan’ merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah atau perairan dengan kontruksi yang kukuh.

Untuk jenis pajak yang satu ini perhitungan murni dilihat dari kepemilikan bumi dan bangunan, bukan dari subjek pajaknya. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah individu yang dinyatakan berstatus di bumi dan bangunan serta memiliki hak untuk memanfaatkannya.

Jika kamu telat membayar pajak terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan, kamu akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya. Denda keterlambatan membayar ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016.

Objek pajak PBB berupa bumi, bangunan, jalan raya, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, taman mewah, kilang (minyak, air, dan gas), pipa minyak, dan beberapa fasilitas yang memberikan manfaat lainnya. Perlu diingat jika pembayaran pajak atas bumi dan bangunan bukan merupakan bukti hak kepemilikan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Seperti namanya, Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang bersumber dari penghasilan itu sendiri. Penghasilan dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh pihak wajib pajak. Jadi, besaran objek Pajak Penghasilan yang harus kamu bayarkan tergantung besarnya penghasilanmu.

Dilansir dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak terbagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama yaitu perorangan, kedua ada badan, dan yang ketiga adalah warisan.

Bersumber dari pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif potongan pajak untuk perorangan atau pribadi dibagi menjadi 4 kelompok. Dalam kasus ini jika penghasilanmu semakin besar, maka persentase pajak yang kamu bayarkan juga semakin besar.

Lapisan pertama Penghasilan Kena Pajak atau PKP sebesar Rp0,- hingga Rp50.000.000,- dikenakan tarif pajak 5%. Penghasilan Rp50.000.000,- hingga Rp250.000.000,- dikenakan tarif pajak 15%. Penghasilan Rp250.000.000,- hingga Rp500.000.000,- dikenakan tarif pajak 25% dan penghasilan yang lebih dari itu dikenakan tarif 30%.

Objek Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ada banyak. Beberapa diantaranya adalah laba operasional, kompensasi atas pekerjaan (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, dan lain-lain), keuntungan atas likuidasi, royalti, premi asuransi, dan penghasilan serupa lainnya.

Pajak Bea Materai

Pasti kamu sudah pernah membeli dan menggunakan materai? Pajak Bea Materai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa Objek Pajak Bea Materai adalah lembaran kertas yang berisi maksud perbuatan, keadaan, atau kenyataan pihak-pihak yang bersifat perdata.

Di Indonesia ada 2 tingkatan materai yang sah dan legal, yaitu materai Rp3.000,- dan materai Rp6.000,-. Fungsi materai Rp3.000 adalah untuk dokumen dengan nominal antara Rp250.000,- hingga Rp1.000.000,-. Sedangkan materai Rp6.000,- digunakan untuk dokumen dengan nominal lebih dari Rp1.000.000,-.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB dibebankan ketika kamu membeli tanah atau bangunan. Singkatnya, pajak ini disebut bea pembeli.

Daftar objek pajak tercantum pada Pasal 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hak atas tanah dan bangunan yang tercantum di dalamnya terdiri atas jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan juga hadiah.

Nah, sekarang kamu sudah lebih paham kan terkait perpajakan yang ada di Indonesia? Banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan jika rutin membayar pajak. Pajak dirancang bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk kemakmuran Indonesia juga.

Jika kamu menganggap informasi di atas penting, jangan segan-segan untuk membagikan ke media sosial milikmu. Dan jangan sampai lupa membayar pajak atas semua objek pajak milikmu, ya!

Add comment

Tinggalkan komentar Anda

Tentang Kami

Untuk informasi kerjasama bisa menghubungi usadailymomenz[at]gmail.com